SEANTERONEWS.com – Sebuah kontroversi besar mengguncang Liga Premier Inggris setelah laporan dari The Guardian mengungkapkan bahwa klub-klub terkaya di dunia secara rutin membebankan biaya pengamanan pertandingan yang signifikan kepada wajib pajak Inggris, alih-alih menanggungnya sendiri.
Isu ini telah memicu perdebatan sengit antara klub, otoritas kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri (Home Office) mengenai siapa yang seharusnya membayar biaya penegakan hukum di sekitar stadion pada hari pertandingan.
Masalahnya terletak pada batas-batas yurisdiksi. Secara hukum, klub Premier League diwajibkan membayar biaya pengamanan di dalam area stadion. Namun, pengamanan di luar stadion, termasuk mengelola kerumunan, mengatur lalu lintas, dan mencegah kekerasan di jalan-jalan umum, secara tradisional dibebankan kepada kepolisian setempat, yang dibiayai oleh dana publik (wajib pajak) melalui Home Office.
Kritikus berpendapat bahwa karena pertandingan tersebut adalah acara komersial yang menghasilkan pendapatan miliaran dolar bagi klub, mereka seharusnya bertanggung jawab atas semua biaya pengamanan yang timbul akibat acara tersebut.
“Ini adalah skandal moral. Klub dengan nilai miliaran pound sterling memanfaatkan anggaran publik untuk mengamankan acara bisnis pribadi mereka sendiri. Uang wajib pajak seharusnya dialokasikan untuk penegakan hukum dan layanan publik yang mendesak,” ujar seorang sumber di parlemen Inggris, dikutip oleh The Guardian.
Meskipun laporan tersebut tidak menyebutkan angka spesifik total tagihan, kerugian yang dialami kepolisian Inggris selama bertahun-tahun diyakini mencapai jutaan poundsterling. Jumlah ini berpotensi digunakan untuk mendanai sekitar 20.000 petugas polisi di seluruh negeri.
Klub-klub Premier League berdalih bahwa pengamanan di jalanan umum adalah tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab pihak swasta. Mereka juga berargumen bahwa mereka sudah berkontribusi besar terhadap ekonomi lokal melalui pajak dan penciptaan lapangan kerja.
Kontroversi ini mendesak Home Office untuk meninjau kembali undang-undang terkait, agar menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk pengamanan acara olahraga besar, sehingga kekayaan klub tidak lagi dibayar oleh kantong publik.
