SEANTERONEWS.com – Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat sebagai wakil presiden, menghadiri acara mancing dengan skala besar di Bekasi—aktivitas yang kemudian memunculkan kritik karena dianggap mengurusi kegiatan yang setara level Ketua RT. Acara ini digelar oleh organisasi kepemudaan setempat dan disiarkan secara daring, memicu pertanyaan tentang proporsi waktu dan prioritas pejabat tinggi.
Menurut pengamat, kehadiran Gibran dalam event semacam itu menunjukkan ketidaksesuaian antara posisi strategis yang diembannya dengan jenis kegiatan yang dihadiri. Fokus publik beralih ke isu bagaimana pejabat di level nasional mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk acara yang dinilai bersifat lokal.
Acara tersebut memiliki skema luas: panitia menebar lima ton ikan lele, menyediakan hadiah sepeda motor dan elektronik, serta menarik peserta dari berbagai wilayah. Anggaran dan skala kegiatan menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan fasilitas negara dan peran pejabat tertinggi.
Dalam podcast dengan pembawa acara Roy Suryo, diungkap bahwa investasi acara tersebut “tidak murah” dan menyoroti pihak-panitia serta kenapa tingkat kehadiran seorang wakil presiden dipertanyakan. Pernyataan ini meningkatkan sorotan publik terhadap fungsi dan makna partisipasi pejabat tinggi dalam kegiatan komunitar.
Pihak kampanye penyelenggara menyatakan bahwa acara bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 dan bertujuan untuk mengajak generasi muda agar tertarik pada kegiatan berkegiatan yang positif. Namun, kritik tetap muncul bahwa skala acara dan level kehadiran tidak sepadan dengan posisi wakil presiden.
Situasi ini membuka diskusi yang lebih luas: apa batas antara keterlibatan pejabat nasional dengan kegiatan lokal? Apakah kehadiran Gibran di acara itu menjadi contoh yang tepat mengenai pemanfaatan jabatan untuk aktivitas komunitas? Dan apakah hal ini menggambarkan prioritas yang seharusnya diangkat dalam kerja keseharian seorang wakil presiden?
Beberapa pihak yang menyoroti hal ini menekankan bahwa mekanisme pengawasan serta transparansi penggunaan anggaran publik perlu diperkuat. Kehadiran pejabat tinggi dalam acara lokal menimbulkan risiko persepsi bahwa prioritas kerja tidak berada pada penanganan isu strategis nasional.
Di sisi lain, para pendukung aktivitas seperti ini menilai bahwa kehadiran pejabat di acara masyarakat bisa menjadi jembatan antara pemerintahan dan rakyat—memberi sinyal bahwa pimpinan juga ‘turun ke bawah’. Namun, tantangan muncul jika aktivitas tersebut kemudian dilihat sebagai bentuk pencitraan atau pemborosan.
Akhirnya, publik masih menanti bagaimana penjelasan resmi terkait penggunaan waktu dan sumber daya dalam acara tersebut. Bagaimana lembaga terkait menanggapi kritik, dan apa langkah ke depan agar keterlibatan pejabat tinggi dalam kegiatan wilayah bisa lebih terukur dan sesuai fungsi.[]
