SEANTERONEWS.com – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap sejumlah kejanggalan dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Menurutnya, proyek yang semula diklaim sebagai kerja sama bisnis murni antara Indonesia dan Tiongkok justru berpotensi membebani keuangan negara.
Mahfud menjelaskan bahwa perubahan regulasi melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 menjadi indikasi kuat bahwa pemerintah akhirnya menanggung risiko pembiayaan proyek tersebut. Padahal, sejak awal, proyek Whoosh digadang-gadang sebagai skema business to business (B2B) tanpa jaminan dana publik.
Selain persoalan penjaminan, Mahfud juga menyoroti perubahan mitra kerja sama dari Jepang ke Tiongkok yang menurutnya tidak disertai kajian mendalam. Ia menyebut bunga pinjaman dari Tiongkok jauh lebih tinggi, sehingga menimbulkan beban finansial yang signifikan dan berisiko terhadap keberlanjutan proyek.
Tidak hanya itu, Mahfud menilai proses pengadaan dan kontrak proyek dilakukan tanpa transparansi memadai. Ia menyebut dokumen-dokumen penting sulit diakses publik, termasuk oleh lembaga pengawas independen yang seharusnya bisa memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menegaskan bahwa proyek infrastruktur berskala besar seperti kereta cepat harus diaudit secara menyeluruh. Ia juga mengingatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pejabat tinggi yang terlibat dalam pengambilan keputusan proyek.
Mahfud menyatakan kesiapannya jika diminta memberikan keterangan dalam penyelidikan atau audit proyek Whoosh. Ia menegaskan bahwa sebagai warga negara, dirinya berkewajiban membantu penegak hukum dalam menjaga integritas kebijakan publik.
Pernyataan Mahfud memicu perhatian luas di tengah meningkatnya kritik terhadap sejumlah proyek strategis nasional. Banyak pihak menilai keterbukaan informasi publik menjadi kunci agar proyek besar seperti Whoosh tidak menimbulkan kecurigaan atau potensi penyalahgunaan dana.
Pengamat kebijakan publik menilai, langkah Mahfud membuka kembali isu ini merupakan upaya penting dalam menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah diminta untuk menjelaskan secara transparan semua komponen biaya, utang, serta manfaat ekonomi yang dijanjikan dari proyek tersebut.
Publik kini menunggu tindak lanjut dari lembaga terkait, apakah audit dan penyelidikan akan dilakukan secara objektif dan terbuka. Harapan masyarakat sederhana: agar proyek yang dibangun dengan dana besar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan tidak menjadi beban fiskal jangka panjang. []
