Jakarta, 23 Oktober 2025 — Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam di wilayah Papua harus diarahkan untuk kemakmuran rakyat setempat, bukan sekadar eksploitasi.
Dalam rapat koordinasi yang dipimpinnya bersama enam gubernur dari wilayah Papua di Jakarta, AHY menyampaikan empat agenda utama pembangunan:
Pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi baru.
Penyelesaian proyek Trans Papua sebagai tulang punggung konektivitas darat dan pertumbuhan ekonomi.
Integrasi konektivitas udara dan laut untuk memperlancar mobilitas serta distribusi logistik.
Pengembangan kawasan transmigrasi dan perumahan di sepanjang koridor Trans Papua.
AHY menyoroti tantangan harga mahal bahan bangunan di Papua, seperti semen yang masih mencapai satu hingga satu setengah juta rupiah per sak di wilayah pegunungan, yang menyulitkan masyarakat. Ia menekankan bahwa pembangunan di Papua bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga soal martabat dan hak asasi manusia.
“Papua adalah tanah yang mulia, dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang luar biasa. Yang harus kita lakukan bukan mengeksploitasi, tetapi memastikan kekayaan alam itu memakmurkan seluruh warga Papua,” ujarnya.
Lebih lanjut, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua melalui pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Menurut AHY, bila kesejahteraan dan keadilan bisa diwujudkan, maka keamanan dan stabilitas politik akan turut terjaga.
Papua memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, namun tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa potensi ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
Agenda percepatan pembangunan infrastruktur seperti konektivitas, transmigrasi, dan kawasan ekonomi dapat membuka peluang ekonomi, tetapi juga berisiko jika tidak memperhatikan keberlanjutan dan hak masyarakat lokal.
Penekanan pada martabat, keadilan, dan kemanusiaan mencerminkan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif — bukan pembangunan yang hanya menarik sumber daya lalu meninggalkan dampak negatif bagi komunitas setempat.
Catatan Untuk Ke Depan
Realisasi agenda-agenda tersebut perlu diikuti dengan mekanisme pengawasan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, termasuk dalam distribusi pekerjaan, pendidikan, dan akses pelayanan publik.
Transparansi penggunaan anggaran dan partisipasi masyarakat Papua penting agar pembangunan tidak hanya “untuk” tetapi juga “oleh” masyarakat lokal.
Evaluasi dampak lingkungan dan sosial dalam pembangunan harus dilakukan agar eksploitasi yang merugikan dapat dihindari.
Upaya pemerintah pusat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di Papua diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara program pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan begitu, setiap proyek pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan pelestarian lingkungan.
Selain itu, peran masyarakat adat dan generasi muda Papua perlu terus diperkuat agar mereka menjadi bagian dari pengambil keputusan dalam pengelolaan sumber daya. Pemberdayaan lokal yang inklusif diyakini dapat menjadi kunci untuk mewujudkan Papua yang maju, adil, dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita pembangunan Indonesia yang berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.[]
