Jakarta, 22 Oktober 2025 – Pemerintah memberikan sinyal kuat bahwa proyek mobil nasional akan dimasukkan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara yang menyebutkan bahwa pembahasan terkait usulan tersebut akan digelar dalam waktu dekat di lingkungan Istana Kepresidenan.
Menurutnya, penetapan status PSN merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum melangkah ke tahapan teknis seperti skema pelaksanaan, alokasi anggaran, hingga penetapan lokasi produksi. Dengan status PSN, proyek ini diharapkan mendapatkan percepatan dalam pelaksanaan dan dukungan lintas sektor.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian telah menyampaikan usulan resmi agar proyek mobil nasional dimasukkan ke PSN. Ia optimistis bahwa setelah mendapatkan status tersebut, proyek dapat direalisasikan lebih cepat karena akan memperoleh prioritas dari pemerintah.
Terkait dengan perusahaan yang akan menjalankan proyek ini, belum ada konfirmasi resmi. Namun, salah satu entitas yang disebut-sebut siap adalah Danantara. Meski begitu, pemerintah masih menahan diri untuk menyebutkan secara pasti pihak pelaksana proyek, dan menyatakan bahwa informasi lebih lanjut akan disampaikan pada waktu yang tepat.
Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung inisiatif ini, dengan harapan Indonesia mampu memiliki kendaraan nasional hasil karya anak bangsa yang mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.
Implikasi dan catatan penting:
Jika benar masuk PSN, maka proyek mobil nasional mendapat prioritas cepat dari pemerintah, termasuk percepatan regulasi dan pembiayaan.
Status PSN akan membuka peluang dukungan dari berbagai pihak, termasuk investasi swasta, kemudahan birokrasi, dan sinergi antar‑instansi.
Namun, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait skema pelaksanaan, lokasi produksi, alokasi anggaran, maupun perusahaan yang akan memimpin.
Keterlibatan Danantara masih dalam tahap pembicaraan atau ‘penjajakan’.
Pencapaian ini dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor kendaraan.
