Jakarta – Polemik mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Feri Amsari secara terbuka menyoroti apakah Gibran benar‑benar memperoleh ijazah dari luar negeri atau hanya sertifikat bimbel.
Feri Amsari menyatakan bahwa publik berhak memperoleh kejelasan mengenai durasi studi dan jenis dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang diikuti Gibran di luar negeri, khususnya di Singapura dan Australia.
Lebih rinci, Feri menyebut bahwa Gibran pernah tercatat menempuh pendidikan di lembaga bernama Insearch yang berada di bawah naungan University of Technology Sydney (UTS) di Australia — dan menurut Feri, lembaga tersebut bukanlah institusi yang menerbitkan ijazah formal seperti di sistem pendidikan Indonesia.
Dalam video yang beredar (21 Oktober 2025), Feri menyampaikan, “Ini hanya sertifikat bimbel. Disetarakan, iyalah. Tapi nggak bisa disamakan dengan tingkatan pendidikan seperti SMA di Indonesia, karena pembelajarannya berbeda.”
Dia juga menegaskan bahwa bila memang dokumen yang dimiliki Gibran adalah ijazah, maka bukti tersebut harus dibuka ke publik atau diuji di ruang hukum maupun politik agar spekulasi bisa berhenti.
Menurut Feri, selain kejelasan dokumen (ijazah vs sertifikat bimbel), hal penting lainnya adalah durasi studi di Singapura dan Australia yang selama ini belum transparan. “Nah di titik itu muncullah beberapa hal ya soal informasi berapa tahun untuk sekolah di Singapura, berapa tahun untuk sekolah di Australia ini Wapres,” ucapnya.
Polemik ini memunculkan banyak pertanyaan di masyarakat: apakah suatu lembaga seperti Insearch yang berada “under‑bown” (bawah) UTS bisa disamakan dengan institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan ijazah? Apakah sertifikat kursus atau pelatihan bahasa layak dipandang setara dengan ijazah resmi? Feri berpendapat tidak.
Dengan menyoroti hal tersebut, Feri mendorong agar agar permasalahan ini segera diselesaikan melalui jalur hukum atau politik agar publik mendapatkan kepastian. “Kalau saya jadi orang politik, saya akan minta ini dibuka supaya keributan publik selesai,” katanya.
Analisis & Implikasi
Transparansi pendidikan: Kasus ini menegaskan pentingnya transparansi latar belakang pendidikan pejabat publik, terutama ketika melibatkan institusi luar negeri.
Perbedaan ijazah vs sertifikat bimbel: Publik harus memahami perbedaan antara gelar atau ijazah resmi dengan sertifikat pelatihan atau bahasa yang mungkin tidak setara dengan gelar formal.
Kepercayaan publik: Bila tidak segera diperjelas, spekulasi tentang riwayat pendidikan dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap pejabat dan institusi pemerintah.
Pengaruh politik: Permintaan pembukaan dokumen pendidikan bisa membawa implikasi politik, terlebih bila muncul di ruang publik atau persidangan.[]
