SEANTERONEWS.com – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE., menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memperkuat fungsi pengawasan inspektorat daerah sebagai bagian dari upaya menjamin pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan.
Hal itu disampaikannya setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 (Binwas) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa pengawasan oleh inspektorat daerah tidak boleh hanya aktif di tahap evaluasi setelah program berjalan, tetapi harus mulai sejak perencanaan. Dengan pendekatan preventif dan konsultatif—bukan hanya represif—ditargetkan agar risiko kesalahan administrasi dan penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
Menanggapi hal tersebut, Wagub Fadhlullah mengungkapkan pemerintah Aceh akan menguatkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem audit dan pelaporan keuangan daerah. Termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia inspektorat dan pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih proaktif.
Pemerintah Aceh juga berkomitmen agar setiap program pembangunan dan anggaran berjalan sesuai aturan, serta manfaatnya betul-betul dirasakan masyarakat. Pengawasan yang kuat diharapkan dapat mempercepat reformasi tata kelola pemerintahan dan mendongkrak kepercayaan publik terhadap aparat pemerintah daerah.[]
