Seanteronews.com – Suasana mendadak hening di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh ketika listrik padam pada Rabu (1 Oktober 2025). Mesin komputer mati, pelayanan administratif terhenti, dan puluhan warga yang datang untuk mengurus izin maupun dokumen penting terpaksa menunggu dalam kebingungan.
Padamnya listrik tersebut terjadi sekitar pukul 10 pagi dan berlangsung hingga beberapa jam. Tanpa cadangan listrik yang memadai, seluruh sistem komputer, server data, dan jaringan internal di DPMPTSP ikut lumpuh. Petugas pun tidak bisa mengakses arsip digital, mencetak dokumen, atau mencatat permohonan baru.
Akibatnya, warga yang antre untuk mengurus izin usaha, IMB, perubahan data perusahaan, hingga administrasi lain, harus bersabar hingga aliran listrik kembali normal. Beberapa dari mereka memilih pulang dan kembali di lain waktu karena proses pelayanan sangat terganggu.
Kepala DPMPTSP Aceh, ketika dikonfirmasi, menyampaikan bahwa kejadian ini tidak hanya mengganggu pelayanan publik, tetapi juga merusak citra pelayanan pemerintah. Ia menyebut bahwa pihaknya sedang dalam proses menyiapkan genset atau sistem cadangan listrik agar layanan tetap berjalan saat gangguan listrik serupa terjadi.
Sementara itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji akan mengecek kondisi jaringan listrik di area kantor DPMPTSP dan memperkuat infrastruktur kelistrikan agar kejadian padam total seperti ini tak terulang.
Beberapa warga mengeluhkan bahwa mereka sudah berada di kantor sejak pagi dan berharap pelayanan cepat. “Saya datang sejak jam 9 untuk mengurus izin usaha, tiba-tiba listrik mati, semua jadi macet. Harapannya sistem cadangan segera tersedia,” ujar seorang pemohon yang enggan disebut namanya.
Gangguan listrik seperti ini bukan pertama kali terjadi di kantor pemerintahan. Di masa lalu, sejumlah instansi juga pernah mengalami padam mendadak yang berdampak pada pelayanan publik. Namun, kerap kali penyedia layanan listrik (PLN lokal) maupun pihak terkait mengklaim bahwa pemadaman disebabkan pemeliharaan mendadak atau beban puncak jaringan.
Kini, sorotan publik tertuju pada kesiapan institusi pemerintahan dalam menghadapi kondisi darurat listrik. Apakah sudah siap dengan sistem cadangan? Apakah sudah ada kebijakan standar operasional untuk pelayanan meski listrik padam? Konsistensi dan kesiapsiagaan menjadi kunci agar pelayanan publik tidak terganggu karena hal-hal teknis yang bisa diantisipasi.[]
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.