BANDUNG – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfokuskan agenda kebijakannya pada penguatan inovasi dan produktivitas SDM guna menjawab pergeseran kebutuhan industri yang kian cepat. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan bahwa pembenahan daya saing tenaga kerja tidak cukup hanya mengejar adopsi teknologi, melainkan wajib diimbangi peningkatan keahlian manusia, pembenahan alur kerja, serta kualitas produk.
Gagasan itu dipaparkan Yassierli saat menghadiri forum Productivity Goes to Campus bertema Engineering Innovation for Sustainable Transformation & Productivity Growth di Bandung, Jumat (20/11/2026).
Di hadapan peserta acara, Yassierli menguraikan kerangka kerja menyeluruh yang bertumpu pada empat elemen utama, yakni people, process, product, dan policy atau yang diringkas sebagai pendekatan 4P. Keempat unsur tersebut bekerja saling menopang untuk melahirkan ekosistem kerja yang adaptif. Pembaruan perangkat teknologi, misalnya, baru akan melahirkan produk bernilai jual tinggi apabila berjalan beriringan dengan peningkatan kecakapan pekerja dan efisiensi proses produksi.
Ia menegaskan bahwa dorongan menuju Indonesia yang lebih inovatif dan produktif harus bersifat inklusif, sehingga setiap pekerja memiliki ruang untuk ikut bertumbuh tanpa ada yang tertinggal.
Kompetensi Berpusat pada Manusia dan Sertifikasi Gratis
Yassierli mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan transformasi industri tidak boleh terpaku semata pada volume produksi atau margin keuntungan korporasi. Setiap pekerja berhak memperoleh akses yang setara untuk mengasah keterampilan sesuai bakat dan tuntutan pekerjaannya.
Prinsip yang menempatkan manusia sebagai pusat perubahan (people-centric) menjadi pegangan Kemnaker dalam merancang program pelatihan. Untuk menopang arah tersebut, pemerintah tengah menyempurnakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang produktivitas agar kualifikasi tenaga ahli selaras dengan realitas dunia kerja terkini.
Tak berhenti pada pelatihan di kelas, Kemnaker menggandeng Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), hingga Asian Productivity Organization (APO) untuk memfasilitasi sertifikasi kompetensi tanpa biaya. Pengakuan resmi berstandar profesional ini disiapkan agar kecakapan tenaga kerja teruji secara sah di hadapan pemberi kerja.
Transformasi 43 Balai Pelatihan dan Praktik 20 Perusahaan
Jangkauan peningkatan produktivitas SDM juga diperluas hingga ke daerah melalui perombakan fungsi 43 balai pelatihan dan produktivitas milik Kemnaker. Ke depan, balai-balai tersebut diarahkan bertransformasi menjadi productivity clinics sekaligus center of excellence yang dirancang sesuai komoditas dan potensi unggulan masing-masing wilayah.
Perubahan peran ini memungkinkan balai pelatihan tidak lagi sekadar menjadi ruang belajar teknis, melainkan tumbuh sebagai pusat konsultasi dan pendampingan produktivitas bagi pelaku usaha lokal yang memiliki karakter industri beragam.
Pada saat bersamaan, Kemnaker mulai menghimpun kisah sukses dari 20 perusahaan yang berhasil mengaplikasikan teknologi tepat guna. Catatan pengalaman tersebut disusun sebagai rujukan praktis bagi perusahaan lain agar mampu memperbaiki metode kerja, menekan pemborosan sumber daya, dan mendongkrak efisiensi tanpa harus selalu bergantung pada teknologi berbiaya mahal.
MagangHub Jembatani Kesenjangan Kampus dan Industri
Pemerintah turut membidik persoalan ketidaksesuaian keterampilan (skill gap) yang masih kerap memisahkan lulusan pendidikan dengan kebutuhan riil perusahaan. Untuk menjembatani celah itu, Kemnaker mengandalkan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub.
Lewat skema pemagangan terstruktur, pencari kerja dapat terjun langsung mengenal ritme kerja, standar mutu industri, sekaligus mengasah keterampilan praktis di lapangan. Bagi Yassierli, pertemuan antara pasokan tenaga kerja dan permintaan industri inilah yang menjadi inti penguatan inovasi serta produktivitas SDM, sekaligus mempererat tautan antara perguruan tinggi, lembaga vokasi, dan kalangan usaha.
Sinergi Multipihak dan Perlindungan K3
Menutup paparannya, Yassierli mengingatkan bahwa agenda peningkatan produktivitas nasional tidak mungkin ditanggung pemerintah seorang diri. Diperlukan keterlibatan aktif perguruan tinggi, lembaga riset, pelaku industri, asosiasi usaha, serta serikat pekerja dan buruh.
Dalam kerja bersama tersebut, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tetap ditempatkan sebagai syarat mutlak. Kenaikan kinerja dan hasil produksi harus sejalan dengan perlindungan keselamatan pekerja serta kualitas lingkungan kerja yang sehat.
Konsistensi penerapan pendekatan 4P, pembaruan SKKNI, sertifikasi gratis, revitalisasi 43 balai pelatihan, hingga program MagangHub akan menjadi ujian utama bagi Kemnaker ke depan agar dampaknya benar-benar terukur dalam mendongkrak mutu tenaga kerja dan daya saing industri nasional.[]













