JAKARTA – Tingginya ongkos distribusi gas bumi masih menjadi ganjalan serius bagi efisiensi pabrik-pabrik di dalam negeri. Dalam kondisi tertentu, tarif penyaluran dari sumber menuju pengguna akhir bahkan melampaui harga komoditas gas itu sendiri, sehingga mengerek biaya produksi dan menekan daya saing industri nasional.
Ketimpangan ini mencuat di tengah besarnya potensi cadangan gas alam yang dimiliki Indonesia. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, dikutip di Jakarta, Sabtu (21/11/2026), memaparkan bahwa secara global posisi cadangan gas Indonesia tergolong besar, yakni menempati peringkat ke-23 dunia versi OPEC serta urutan ke-14 atau ke-15 menurut catatan Worldometer.
Dengan volume cadangan sebesar itu, sumber daya gas semestinya menjadi penopang utama bagi keberlangsungan sektor industri, pembangkit listrik, hingga kebutuhan energi rumah tangga. Keterbatasan infrastruktur dan belum efisiennya sistem penyaluran membuat potensi tersebut belum termanfaatkan secara maksimal.
Ongkos Angkut Menggerus Efisiensi Pabrik
Di sektor manufaktur dan industri pengolahan, gas bumi memikul peran ganda sebagai sumber energi penggerak mesin sekaligus bahan baku produksi. Kelancaran pasokan serta harga yang terjangkau sangat menentukan kesehatan margin usaha.
Letak sumber-sumber gas yang terpencar di berbagai daerah tidak diimbangi dengan pemerataan jaringan pipa dan fasilitas distribusi. Akibatnya, komponen biaya transportasi membengkak dan menggerus keunggulan ekonomis dari pemanfaatan gas domestik.
Tekanan pada sektor hilir bertambah apabila pengiriman tersendat atau tarif energi sulit diprediksi. Perusahaan berisiko mengalami gangguan operasional, penurunan tingkat utilisasi pabrik, hingga kalah bersaing menghadapi produk impor dari negara dengan biaya energi lebih murah.
Harapan pada Pembaruan RUU Migas
Melihat persoalan menahun di rantai pasok tersebut, Ahmad Heri Firdaus menilai pembenahan tata kelola harus masuk dalam agenda Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). Regulasi baru itu didorong mampu menjamin kepastian alokasi gas bagi industri, mulai dari kejelasan skema harga, kesinambungan pasokan, hingga standar kualitas gas yang diterima konsumen industri.
Jaminan tersebut dibutuhkan pelaku usaha agar berani menyusun rencana produksi dan ekspansi investasi dalam jangka panjang. Pembaruan payung hukum ini menjadi krusial karena RUU Migas diproyeksikan menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang telah berlaku lebih dari dua dekade dan sejumlah pasalnya berkali-kali diuji secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi, baik menyangkut tata kelola hulu maupun hilir.
Pemerataan Pipa hingga Kelayakan Usaha
Akar persoalan pengelolaan gas nasional sejatinya tidak terletak pada ketersediaan cadangan di perut bumi, melainkan pada kemampuan mengalirkan gas dari lapangan produksi menuju pusat-pusat konsumsi industri. Perluasan jaringan pipa secara merata, pembangunan fasilitas penyimpanan, unit pengolahan, dan sistem logistik gas menjadi kebutuhan mendesak.
Kebijakan alokasi gas juga perlu memberi ruang prioritas bagi sektor-sektor produktif yang sangat bergantung pada pasokan gas sebagai bahan baku. Pada saat bersamaan, perumusan tarif yang kompetitif tetap harus memperhitungkan kelayakan investasi pembangunan infrastruktur dan kepastian berusaha bagi operator di sektor hulu, pengangkutan, maupun distribusi.
Tanpa penyelarasan antara infrastruktur yang memadai, biaya distribusi gas bumi yang rasional, serta kepastian regulasi pasokan, kekayaan energi domestik akan sulit berubah menjadi keunggulan kompetitif nyata bagi perekonomian Indonesia.[]













