BANDA ACEH – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar Apel Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 di Lapangan Mapolda Aceh, Banda Aceh, Rabu (18/11/2026). Apel kesiapsiagaan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan tersebut diikuti personel TNI-Polri, Dinas Perhubungan, serta unsur lintas instansi terkait.
Dalam amanatnya, Kapolda Aceh menegaskan bahwa Provinsi Aceh kini resmi memasuki periode siaga darurat bukan sekadar status waspada biasa. Gubernur Aceh telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi Aceh Tahun 2026 yang berlaku terhitung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Penetapan itu merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 serta analisis cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.
Alarm 234 Bencana dan Kerugian Rp186 Miliar Sepanjang 2026
Irjen Pol. Ruddi Setiawan menjelaskan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem di Aceh, terutama pada 14-16 November 2026, akibat terpantaunya dua bibit siklon tropis yang memicu peningkatan intensitas hujan. Kerentanan wilayah juga diperberat kondisi pascabencana banjir dan longsor November 2025 yang masih menyisakan puluhan kejadian banjir susulan di Sumatra.
“Data BPBA mencatat, hanya dalam kurun Januari – September 2026, telah terjadi 234 kejadian bencana di Aceh dengan prakiraan total kerugian mencapai Rp186 miliar. Angka ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Bencana hidrometeorologi di Aceh bukanlah kemungkinan yang jauh, melainkan ancaman nyata dan berulang,” ujar Kapolda.
Ia menekankan bahwa apel gelar pasukan tersebut bukan agenda seremonial semata, melainkan pemeriksaan nyata atas kesiapan personel, peralatan, sarana prasarana, serta sistem komando dan komunikasi agar siap digerakkan sewaktu-waktu.
“Sebab, dalam penanggulangan bencana, kesiapsiagaan adalah kunci yang membedakan antara korban yang dapat diselamatkan dan korban yang terlambat ditolong. Oleh karena itu, tema apel kita hari ini, ‘Siaga Bersama, Tangguh Menghadapi Bencana Hidrometeorologi demi Aceh yang Selamat’, bukan sekadar slogan, melainkan sebuah komitmen,” tegasnya.
Enam Pedoman Kesiapsiagaan dan Sinergi Lintas Instansi
Menurut Kapolda Aceh, penanggulangan bencana hidrometeorologi tidak mungkin ditangani oleh satu institusi saja. Polri, TNI, pemerintah daerah, Basarnas, BPBA, BMKG, relawan, dan masyarakat harus bergerak serentak dalam satu komando untuk menyelamatkan jiwa serta meminimalkan kerugian warga.
Secara khusus, Irjen Pol. Ruddi Setiawan menginstruksikan enam pedoman utama bagi seluruh personel yang bertugas:
- Memastikan kesiapan personel, sarana, dan peralatan melalui pengecekan secara berkala.
- Memperkuat sistem peringatan dini serta jalur komunikasi yang cepat dan akurat bersama BMKG, BPBA/BPBD, serta pemangku kepentingan terkait.
- Memetakan kawasan rawan bencana berikut jalur evakuasi yang aman bagi warga.
- Mengutamakan keselamatan jiwa dan memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat.
- Memperkuat sinergi dan soliditas lintas instansi tanpa ego sektoral melalui pembagian tugas serta koordinasi yang jelas.
- Menjalankan tugas secara humanis dan profesional dengan mengedepankan empati dalam melayani warga serta tetap menjaga keselamatan diri.
Pengecekan Alat SAR dan Imbauan Waspada Hoaks via Call Center 110
Menutup amanatnya, Kapolda mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, hanya mengacu pada informasi resmi pemerintah dan BMKG, tidak mudah percaya atau menyebarluaskan berita bohong mengenai bencana, serta sigap melapor jika melihat tanda-tanda awal bahaya di lingkungan sekitar.
“Mari kita semua selalu meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan BMKG, tidak mudah percaya serta tidak menyebarkan hoaks terkait bencana, dan segera melaporkan melalui Call Center 110 atau aparat terdekat apabila melihat tanda-tanda awal bencana di sekitar,” tutupnya.
Seusai apel berakhir, Kapolda Aceh bersama jajaran pejabat instansi terkait langsung melakukan pemeriksaan terhadap alat khusus (alsus) serta alat material khusus (almatsus), termasuk perlengkapan pencarian dan pertolongan (SAR) yang disiagakan untuk menghadapi kondisi darurat di Aceh.[]













