HUKUM

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tak Hadiri Panggilan Kejagung

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto meminta penjadwalan ulang panggilan Kejagung terkait penyidikan dugaan korupsi KSO PT Migas Bekasi dan Pertamina EP.
Cetak / PDF
326views

JAKARTA – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (17/11/2026). Pemanggilan tersebut berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan korupsi dalam tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi atas kerja sama operasi (KSO) bersama Pertamina EP periode 2009-2024.

Ketidakhadiran kepala daerah tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna. Ia menyampaikan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat resmi dari Tri Adhianto yang memohon agar agenda pemeriksaannya dijadwalkan ulang pada pekan depan.

“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir,” ujar Anang, Selasa (17/11/2026).

“Ada surat minta di-reschedule pemanggilan minggu depan,” lanjutnya.

Hingga saat ini, pihak Kejagung belum memerinci alasan permohonan penundaan tersebut maupun menentukan tanggal pasti pemanggilan berikutnya terhadap Tri Adhianto.

Duduk Perkara Tata Kelola Sumur Minyak di Bekasi

Perkara yang sedang ditangani penyidik Kejagung berfokus pada dugaan penyimpangan tata kelola dalam pelaksanaan KSO pengelolaan sumur-sumur minyak di wilayah Bekasi. Sebelumnya, saat memberikan keterangan pers di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (18/9/2026), Anang Supriatna menjelaskan bahwa penyidik menyoroti sejumlah prosedur serta persyaratan kerja sama yang diduga tidak dijalankan sesuai ketentuan.

Salah satu poin yang menjadi perhatian penyidik adalah adanya keterlibatan perusahaan asing dalam skema kerja sama tersebut, padahal regulasi yang berlaku mensyaratkan pelibatan perusahaan lokal, termasuk badan usaha milik daerah (BUMD). Selain itu, sejumlah persetujuan dan perizinan strategis juga diduga diabaikan.

“Mekanisme-mekanisme syarat-syaratnya, dan tidak melibatkan juga izin baik ke DPR maupun juga Kementerian ESDM, itu diabaikan,” ungkap Anang kala itu.

Menurut penjelasan Kejagung, dugaan pelanggaran mekanisme tersebut berdampak pada munculnya kerugian keuangan. Alih-alih memberikan pemasukan, pelaksanaan kerja sama justru berujung defisit yang tidak hanya merugikan perusahaan daerah hingga membebani anggaran, tetapi juga menimbulkan kerugian di pihak Pertamina.

“Sehingga terjadi kerugian. Yang harusnya ini malah kerugian, akhirnya defisit. Uang itu yang rugi tidak hanya Perusda yang membebani anggaran, juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian,” tuturnya.

Sikap Pertamina EP dan Kontrak Lapangan Jatinegara

Merespons proses penyidikan yang bergulir di Kejagung, pihak PT Pertamina EP menyatakan menghormati seluruh tahapan penegakan hukum serta siap bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum. Manager Communication Relations PT Pertamina EP, Pinto Budi Bowo Laksono, menegaskan komitmen perseroan untuk selalu menjalankan bisnis berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Pinto menerangkan bahwa PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda yang dahulu bernama PD Migas Kota Bekasi—memang merupakan mitra KSO Pertamina EP dalam pengelolaan Lapangan Jatinegara. Namun, kontrak kerja sama tersebut telah rampung pada Februari 2026, sehingga pengelolaan operasional lapangan kini diambil alih langsung oleh Pertamina EP.

“Seiring berakhirnya masa kontrak KSO tersebut, keberlanjutan operasional Lapangan Jatinegara dikelola oleh Pertamina EP (own operation), mulai Februari 2026,” kata Pinto.

Menanti Pemeriksaan Lanjutan dengan Asas Praduga Tak Bersalah

Keterangan dari Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pada agenda pemanggilan selanjutnya kini dinantikan guna membantu penyidik Kejagung mendalami rangkaian kebijakan, mekanisme kerja sama, serta pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan aset migas daerah tersebut.

Kendati demikian, seluruh dugaan penyimpangan dalam kasus ini tetap berstatus sebagai materi penyidikan yang masih berjalan. Permohonan penjadwalan ulang yang disampaikan Tri Adhianto pada pemanggilan 17 November 2026 tidak dengan sendirinya mencerminkan keterlibatan maupun kesalahan hukum hingga proses pemeriksaan dan pembuktian hukum memberikan kesimpulan resmi.[]

✦ Bagaimana perasaan Anda tentang berita ini? 11 reaksi

Prakiraan Cuaca

Sumber: BMKG / Open-Meteo
Banda Aceh 00:00
28° Berawan
79% 5.5 km/j
Medan 01:00
25° Hujan Ringan
96% 6.4 km/j
Jakarta Pusat 01:00
28° Hujan Ringan
81% 2.2 km/j
Cari & pilih kota untuk melihat cuaca. Data di-cache agar ringan.

Related Posts