ACEH

Kejari: Unsur Liwath Eks Inspektur Banda Aceh Belum Cukup

Kejari Banda Aceh menyatakan berkas perkara eks Inspektur F dan AM belum lengkap (P-21) karena unsur Jarimah Liwath belum didukung alat bukti yang cukup.
Cetak / PDF
421views

BANDA ACEH — Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh menegaskan bahwa berkas perkara dugaan pelanggaran syariat Islam yang menjerat mantan pejabat Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial F (57) dan seorang pria berinisial AM (22) hingga 16 November 2026 belum dinyatakan lengkap atau belum menerbitkan P-21. Berkas tersebut masih dikembalikan kepada penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh.

Pernyataan resmi ini disampaikan melalui siaran pers Nomor PR-45/L.1.10.2/Dip.4/11/2026 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Banda Aceh, Muhammad Kadafi, S.H., M.H.

Alasan JPU: Unsur Penetrasi Liwath Belum Terpenuhi

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), kendala utama dalam penanganan perkara yang terjadi di sebuah ruang kerja kantor pemerintahan di Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, pada 12 Agustus 2026 tersebut terletak pada pembuktian unsur Jarimah Liwath.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025), liwath didefinisikan sebagai perbuatan seorang laki-laki memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain atas kerelaan kedua belah pihak.

  • Fakta Berkas Perkara: Berdasarkan penelitian keterangan tersangka, saksi, dan ahli, perbuatan yang diuraikan adalah F mengisap kemaluan AM menggunakan mulut hingga mengeluarkan air mani, serta AM memegang dan menggosok kemaluan F menggunakan tangan.

  • Penyangkalan Tersangka: Dalam pemeriksaan lanjutan, tersangka AM secara tegas menyangkal adanya tindakan penetrasi zakar ke dalam dubur, baik yang dilakukan F maupun dirinya.

  • Keterangan Saksi & Ahli: Saksi yang diperiksa tidak melihat langsung peristiwa di dalam ruangan tertutup tersebut. Sementara itu, ahli kedokteran forensik menyatakan temuan medis tidak dapat dipastikan berasal dari peristiwa tanggal 12 Agustus 2026, dan ahli hukum Islam berpendapat perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai Jarimah Liwath.

Kronologi Penanganan dan Penelaahan Pasal KUHP

Sejak menerima SPDP pada 18 Agustus 2026, JPU telah melalui rangkaian koordinasi panjang, termasuk memberikan 17 petunjuk melalui P-19 setelah berkas tahap pertama diterima pada September lalu. Namun, hingga koordinasi terakhir pada 16 November 2026, JPU menilai unsur utama pasal yang disangkakan (Pasal 63 ayat 1 Qanun Jinayat) belum memenuhi syarat pembuktian material.

Selain Qanun Jinayat, JPU turut menelaah kemungkinan penerapan tiga pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Pasal 406, Pasal 414 ayat 1, dan Pasal 415 KUHP). Namun, berdasarkan fakta peristiwa di ruang tertutup tanpa publikasi maupun unsur paksaan/kekerasan, ketiga pasal tersebut dinilai belum memenuhi unsur untuk diterapkan.

Kejari Banda Aceh menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan secara objektif, profesional, dan transparan dengan membandingkan putusan yurisprudensi sebelumnya tanpa memandang latar belakang jabatan tersangka. Selanjutnya, langkah penghentian penyidikan (jika diperlukan) sepenuhnya berada di tangan penyidik sesuai koridor hukum yang berlaku.

✦ Bagaimana perasaan Anda tentang berita ini? 15 reaksi

Prakiraan Cuaca

Sumber: BMKG / Open-Meteo
Banda Aceh 00:00
28° Berawan
79% 5.5 km/j
Medan 01:00
25° Hujan Ringan
96% 6.4 km/j
Jakarta Pusat 01:00
28° Hujan Ringan
81% 2.2 km/j
Cari & pilih kota untuk melihat cuaca. Data di-cache agar ringan.

Related Posts