MANILA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak menoleransi praktik pembakaran lahan dan akan menindak tegas perusahaan karhutla yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum terhadap korporasi terus digencarkan mulai dari pencabutan izin konsesi, penyelidikan kepolisian, hingga proses penuntutan di pengadilan.
Komitmen tersebut dipaparkan Presiden saat menyampaikan intervensi pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Di hadapan para kepala negara dan kepala pemerintahan Asia Tenggara, Prabowo merinci capaian penindakan hukum pemerintah terhadap sejumlah korporasi yang diduga bertanggung jawab.
Tercatat sebanyak 17 izin konsesi perusahaan telah dicabut. Di jalur hukum, 26 perusahaan sedang menjalani proses penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar tunggu untuk segera didakwa dengan jumlah keseluruhan mencapai 104 perusahaan yang kini berada dalam penyelidikan kepolisian.
“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” tegas Prabowo.
Kerahkan 71.000 Petugas Pemadam, 16 Personel Gugur di Lapangan
Dalam forum kawasan itu, Kepala Negara turut menjelaskan beratnya operasi pemadaman yang dijalankan Indonesia selama hampir empat bulan untuk mengendalikan kebakaran hutan, yang asapnya sempat melintas hingga memengaruhi masyarakat di Malaysia dan Singapura.
Pemerintah Indonesia mengerahkan sekitar 71.000 personel pemadam kebakaran hutan ke lapangan. Operasi panjang tersebut membawa duka mendalam karena 16 petugas gugur dalam tugas, sejumlah personel lain mengalami luka-luka, serta dua helikopter dilaporkan hilang saat menjalankan misi pemadaman.
“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” ungkapnya.
Bentuk Lembaga Pencegahan Baru dan Minta Maaf ke Malaysia–Singapura
Menghadapi tantangan ke depan, Prabowo menekankan bahwa penanganan karhutla tidak cukup bertumpu pada pemadaman setelah api berkobar, melainkan menuntut sistem pencegahan yang terencana sejak dini. Oleh sebab itu, selain memproses hukum perusahaan karhutla, pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru beserta program khusus guna memperkuat pencegahan dan pengendalian karhutla di Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia kepada masyarakat Malaysia serta Singapura apabila kabut asap lintas batas sempat mengganggu aktivitas kehidupan mereka. Ia memastikan Indonesia telah mengerahkan upaya terbaik sekaligus berkomitmen penuh membenahi pencegahan agar persoalan serupa tidak terus berulang, sebagai wujud tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan serta memperkuat solidaritas ASEAN.[]
Sumber : BPMI Satpres













