NASIONAL

Oegroseno Bongkar Aturan Penyadapan Polri, Siapa yang Berwenang Memberi Izin?

Mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn) Oegroseno menyoroti aturan penyadapan di lingkungan kepolisian
Cetak / PDF
565views

JAKARTA — Mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn) Oegroseno menyoroti aturan penyadapan di lingkungan kepolisian saat membahas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengingatkan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan karena terdapat prosedur dan mekanisme perizinan yang harus dipenuhi.

Pembahasan itu disampaikan Oegroseno bersama mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video di kanal YouTube Mahfud MD Official yang tayang pada Minggu, 15 November 2026.

Keduanya membicarakan dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo serta kemungkinan konsekuensi hukumnya.

“Penyadapan itu sudah ada peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2010. Jadi tidak bisa dilakukan setiap saat. Jadi semua penyidik kalau akan mengajukan penyadapan itu harus membuat surat kepada Kabareskrim dan dilengkapi dengan dokumen,” kata Oegroseno.

Penyadapan Memiliki Prosedur Khusus

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 mengatur tata cara permintaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian operasi penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.

Dalam aturan tersebut, Kabareskrim ditunjuk sebagai pejabat yang memberikan izin dimulainya operasi penyadapan.

Penyidik di tingkat Mabes Polri mengajukan permintaan kepada Kabareskrim, sedangkan penyidik di tingkat kewilayahan mengajukannya melalui Kapolda. Permintaan tersebut juga harus ditembuskan kepada Kapolri.

Oegroseno menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku merupakan persoalan serius.

Dalam diskusi itu, dugaan tersebut dikaitkan dengan istilah makar, tetapi penetapan adanya tindak pidana tetap memerlukan pembuktian dan proses hukum.

Dugaan Pelanggaran Harus Dibuktikan

Pembahasan Mahfud dan Oegroseno turut menyinggung kemungkinan penyalahgunaan kewenangan di internal kepolisian.

Namun, tuduhan keterlibatan Listyo Sigit dalam dugaan penyadapan maupun makar belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti.

Dugaan tersebut perlu diuji melalui penyelidikan, bukti teknis, serta keterangan pihak-pihak terkait.

Aturan mengenai penyadapan menjadi salah satu rujukan untuk menilai apakah tindakan yang dipersoalkan sesuai dengan prosedur hukum.(*)

✦ Bagaimana perasaan Anda tentang berita ini? 24 reaksi

Prakiraan Cuaca

Sumber: BMKG / Open-Meteo
Banda Aceh 14:00
26° Cerah Berawan
88% 5 km/j
Medan 15:00
25° Hujan Ringan
95% 5.4 km/j
Jakarta Pusat 15:00
28° Cerah
75% 4.2 km/j
Cari & pilih kota untuk melihat cuaca. Data di-cache agar ringan.

Related Posts