TANGERANG – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong penguatan kelembagaan koperasi sebagai strategi utama dalam mewujudkan kesejahteraan petani sekaligus memperkokoh kemandirian pangan nasional. Menurutnya, petani tidak boleh terus-menerus hanya ditempatkan sebagai pemasok bahan baku di sektor hulu, melainkan harus mengambil peran dalam keseluruhan rantai nilai mulai dari budidaya, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran.
Gagasan tersebut disampaikan Farida ketika menjadi pembicara utama pada Forum Kebijakan Innovation for Food Security and Sustainability Expo and Forum (INNOFOOD) 2026 yang diselenggarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang, Jumat (13/11/2026).
Dalam sesi diskusi bertajuk “Transformasi Koperasi sebagai Penggerak Ekosistem Usaha dan Kemandirian Protein Hewani Nasional” itu, Farida menegaskan bahwa upaya mendongkrak produktivitas pertanian wajib dibarengi penguatan posisi petani pada tahapan pascapanen.
“Petani harus masuk rantai pasok pasca-panen,” tegas Farida.
Ia mengapresiasi langkah HKTI yang tidak sekadar berfokus pada kenaikan angka produksi, tetapi juga aktif membina petani agar mampu mengolah dan memasarkan hasil panennya sendiri. Bagi Farida, fase pascapanen justru menjadi penentu terciptanya nilai tambah ekonomi yang dapat meningkatkan margin keuntungan petani.
“Pangan itu bukan sekadar urusan petani saja. Mulai dari sawah sampai ke meja makan. Petani harus ikut di seluruh proses itu, bukan berhenti saat panen selesai,” ujarnya.
Tantangan Regenerasi Petani dan Perlunya Sinergi Lintas Pihak
Selain persoalan rantai pasok, Farida menyoroti ancaman serius di balik struktur demografi tenaga kerja pertanian Indonesia. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), ia menyebutkan sekitar 70 persen petani Tanah Air saat ini berasal dari kelompok Generasi X dan Baby Boomer, atau berusia 50 tahun ke atas.
Kondisi tersebut dinilainya sebagai peringatan penting bagi ketahanan pangan jangka panjang. Tanpa strategi konkret untuk menarik minat generasi muda, keberlanjutan produksi pangan nasional dapat menghadapi risiko kelangkaan sumber daya manusia.
Farida menilai dorongan bertani saja tidak cukup untuk memikat anak muda. Sektor pertanian membutuhkan ekosistem yang menjanjikan—mulai dari kepastian serapan pasar, akses pembiayaan, dukungan teknologi, hingga tingkat pendapatan yang layak. Oleh sebab itu, kolaborasi erat antara pemerintah, organisasi tani, koperasi, dan dunia usaha menjadi syarat mutlak.
“Ini semua harus bergandengan tangan memajukan sektor pertanian kita,” katanya.
Koperasi Merah Putih Disiapkan Jadi Motor Ekonomi Desa
Untuk menjawab persoalan struktural di pedesaan, Farida memaparkan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keberadaan KDKMP diarahkan untuk memampukan desa mengelola potensi ekonominya sendiri secara terpadu—tidak hanya berhenti pada fase tanam dan panen, tetapi merambah ke pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran lokal.
Melalui pola terintegrasi tersebut, nilai tambah ekonomi serta penciptaan lapangan kerja diharapkan berputar di tingkat desa dan tidak terkonsentrasi di kota-kota besar. Koperasi diproyeksikan mengurai kendala klasik petani dalam hal permodalan, akses pasar, serta peningkatan daya tawar melalui kekuatan kolektif. Dengan demikian, fungsi koperasi bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang menyambungkan langsung produsen desa dengan pasar.
“Tujuan akhirnya sederhana. Kita bisa memproduksi pangan sendiri, mengelolanya sendiri, dan kesejahteraannya dinikmati oleh masyarakat kita sendiri. Itulah kemandirian pangan yang sesungguhnya,” ucap Farida.
HKTI Integrasikan Rantai Pasok, KemenUMKM Dorong Pelibatan UMKM
Pada forum yang sama, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional HKTI, Abdul Kadir Karding, menilai KDKMP berpotensi besar menjadi simpul penggerak ekonomi desa. Koperasi dinilai mampu menjalankan fungsi strategis dalam mengelola stok persediaan, membenahi rantai distribusi, serta menghubungkan petani dan nelayan langsung ke pasar.
Melalui program HKTI Coaching Ecosystem, HKTI terus mendorong penyatuan mata rantai pangan dari hulu ke hilir agar hambatan distribusi berkurang dan mutu produk tetap terjaga.
“Melalui program HKTI Coaching Ecosystem, kami mendorong integrasi seluruh mata rantai pangan. Mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan berpendingin, transportasi, hingga pemasaran dan penyerapan hasil produksi,” jelas Karding.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting menekankan pentingnya membuka ruang seluas-luasnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan lokal untuk terlibat dalam program prioritas nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan KDKMP. Keterlibatan tersebut diyakini mampu memperluas pasar produk daerah sekaligus meratakan dampak ekonomi hingga ke lapisan akar rumput.
“Jejaring dan kolaborasi adalah kunci. Baik antara Pemerintah, dunia usaha, maupun sesama pelaku usaha. Semakin terhubung, semakin kuat kita menghadapi tantangan dan memperluas peluang,” ujar Loto.
Rangkaian INNOFOOD 2026 yang berlangsung selama empat hari pada 11–14 November 2026 di NICE PIK 2 mempertemukan unsur pemerintah, organisasi tani, hingga pelaku bisnis guna melahirkan terobosan bagi ekosistem pangan nasional. Pada akhirnya, tercapainya kemandirian pangan tidak hanya bertumpu pada tingginya volume produksi, melainkan pada kemampuan koperasi dan pelaku usaha lokal mengelola hasil panen secara terintegrasi agar manfaat ekonominya kembali dinikmati masyarakat desa.[]
Prakiraan Cuaca
