JAKARTA – Realisasi penerimaan pajak 2026 hingga akhir Oktober tercatat mencapai Rp1.796,8 triliun, atau setara 76,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2.357,7 triliun. Kendati angka tersebut mencerminkan pertumbuhan tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 23,2 persen, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menghadapi tantangan besar untuk menuntaskan sisa target penerimaan menjelang penutupan tahun anggaran.
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta—sebagaimana dikutip Sabtu (14/11/2026)—Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa masih terdapat Rp514 triliun penerimaan pajak yang harus dihimpun pada sisa periode tahun berjalan. Ia mengakui tugas tersebut tidak mudah bagi seluruh jajaran DJP.
“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp1.796,8 triliun, sudah dikumpulkan oleh teman-teman Direktorat Jenderal Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan,” kata Suahasil.
Ia menjelaskan, penerimaan pajak merupakan instrumen utama yang menopang belanja negara dalam APBN, mulai dari pembiayaan program kerja pemerintah, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Karena itu, ia meminta partisipasi aktif masyarakat serta dukungan media agar pengumpulan pajak berjalan optimal.
“Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” ujarnya.
Kinerja Pos Pajak Utama: PPN hingga PPh Migas Tumbuh Solid
Menilik komposisi penerimaan hingga Oktober 2026, sebagian besar jenis pajak utama mencatatkan kinerja positif seiring membaiknya aktivitas ekonomi domestik dan tata kelola administrasi:
PPN dan PPnBM: Menjadi salah satu pendorong utama dengan realisasi Rp793,55 triliun atau melonjak 39,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ditopang konsumsi dalam negeri yang tetap terjaga.
PPh Nonmigas: Menyumbang penerimaan sebesar Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6 persen, didorong pergerakan ekonomi nasional serta penguatan administrasi perpajakan.
PPh Migas: Mencatat lonjakan paling tinggi sebesar 84,7 persen secara tahunan hingga menembus Rp48,88 triliun, yang antara lain dipengaruhi dinamika harga minyak bumi.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Terealisasi sebesar Rp20,52 triliun atau terkoreksi 3,7 persen yoy akibat pergeseran waktu pembayaran oleh sebagian wajib pajak ke penghujung tahun.
Penjelasan di Balik Kontraksi Deposit Pajak
Di luar komponen utama tersebut, pemerintah membukukan penerimaan pajak lainnya nondeposit sebesar Rp7,1 triliun atau turun 9 persen. Sementara itu, pos deposit pajak tercatat sebesar Rp33,6 triliun, mengalami kontraksi cukup dalam hingga 49,8 persen secara tahunan.
Suahasil meluruskan bahwa merosotnya angka deposit pajak bukanlah tanda menurunnya kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, tren itu menunjukkan perubahan positif dalam kebiasaan pembayaran: wajib pajak kini semakin banyak menyetorkan pajak secara langsung ke akun pos penerimaan sesuai jenis pajaknya masing-masing, sehingga pencatatan menjadi lebih akurat dan teridentifikasi.
“Deposit pajak turun bukan karena orang tidak bayar pajak, tapi karena penggunaan account deposit pajak lainnya mengecil. Artinya, wajib pajak telah membayarkan pajak langsung kepada item pos penerimaan pajak yang di atasnya, tidak lagi terlalu banyak menggunakan account deposit pajak lainnya yang memang belum teridentifikasi jenis pajaknya,” jelasnya.
Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp14,1 Triliun, Coretax Makin Andal
Seiring pesatnya transaksi daring, pemerintah juga mencatat kontribusi pajak dari sektor ekonomi digital termasuk Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mencapai Rp14,1 triliun dari jenis PPh dan PPN. Capaian tersebut memperlihatkan upaya perluasan basis pajak agar selaras dengan berkembangnya model bisnis elektronik.
Suahasil menilai pertumbuhan penerimaan pajak 2026 turut ditopang oleh pembenahan sistem administrasi perpajakan Coretax yang semakin memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya.
“Penerimaan pajak terus tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi dan penerapan Coretax yang makin membaik, sehingga membantu seluruh wajib pajak untuk membayar pajak dengan lebih mudah,” tandasnya.
Memasuki fase krusial di akhir tahun, keberhasilan mengejar target penerimaan pajak tetap bergantung pada konsistensi pertumbuhan ekonomi, kepatuhan sukarela wajib pajak, efektivitas pengawasan, serta pelayanan yang transparan bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada akhirnya mesti diimbangi pengelolaan anggaran yang akuntabel.[]
Prakiraan Cuaca
