BALI – Gubernur Bali Wayan Koster mengonfirmasi bahwa tidak adanya foto Gibran Rakabuming Raka di dinding Ruang Rapat Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, berkaitan langsung dengan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026. Menurut Koster, potret tersebut tidak lagi terpajang karena posisi Wakil Presiden saat ini tengah lowong dan belum ada penggantinya.
Penjelasan itu disampaikan Koster ketika dikonfirmasi awak media pada Jumat (13/11/2026) malam mengenai absennya foto Wakil Presiden yang sebelumnya terpasang di ruangan tersebut.
“Sudah berhenti beliaunya dan belum ada yang menggantikan,” kata Koster kepada wartawan.
Ketiadaan foto Gibran di ruang pertemuan resmi itu menjadi sorotan publik saat Koster menggelar agenda penandatanganan lima Rencana Aksi Kerja Sama Regional antara Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara tersebut turut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal serta Sekretaris Daerah NTT Fransiskus Sales Sodo.
Perubahan tampilan dinding ruang rapat tersebut terjadi tepat satu hari setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Dinamika Penurunan Foto di DPRD Jawa Timur dan Jawa Barat
Peristiwa di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali muncul berdekatan dengan sejumlah dinamika serupa terkait pemasangan foto Gibran di lembaga legislatif daerah lain, meski masing-masing memiliki latar belakang berbeda.
Di Jawa Timur, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Deni Wicaksono lebih dahulu menurunkan potret Gibran dari ruang kerjanya. Deni menyatakan langkah tersebut sebagai bentuk sikap politik pribadi yang telah dilakukannya sejak 6 November 2026—beberapa hari sebelum surat pengunduran diri Gibran diserahkan ke parlemen pusat.
Sementara itu, peristiwa berbeda terjadi di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Kamis (12/11/2026). Foto Gibran sempat diturunkan oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat seusai mengikuti audiensi dengan jajaran pimpinan DPRD setempat.
Menanggapi kejadian itu, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menegaskan bahwa penurunan foto bukan merupakan instruksi maupun keputusan resmi kelembagaan DPRD Jawa Barat, melainkan tindakan spontan salah satu peserta audiensi. Pada Jumat (13/11/2026), foto Gibran kembali dipasang di ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat. Pihak dewan menyatakan pemasangan potret kepala negara dan wakil kepala negara tetap berpedoman pada aturan yang berlaku sambil menunggu kejelasan status jabatan Gibran.
Respons Simbolik Daerah dan Jalur Konstitusional
Serangkaian kejadian di Bali, Jawa Timur, dan Jawa Barat menggambarkan ragam respons di daerah menyusul pengunduran diri Gibran. Meski sama-sama menyentuh aspek simbolik berupa pemasangan foto pejabat negara, latar belakang di tiap tempat berbeda—mulai dari penjelasan administratif kepala daerah, pilihan sikap politik personal anggota dewan, hingga aksi spontan peserta audiensi masyarakat.
Di sisi lain, proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden tetap mengikuti ketentuan ketatanegaraan. Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih penggantinya dari dua nama calon yang diusulkan Presiden dalam batas waktu paling lambat 60 hari.
Dengan demikian, sementara perubahan simbolik pemasangan foto mencuat sebagai bagian dari dinamika di sejumlah daerah, mekanisme resmi penentuan Wakil Presiden pengganti tetap berada di dalam koridor konstitusi.[]
Prakiraan Cuaca
