JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintensifkan penyidikan atas perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga antirasuah tersebut kini menelusuri indikasi penerimaan uang komisi (kickback) secara berulang yang mengalir dari sejumlah vendor swasta kepada oknum internal badan penanggulangan bencana tersebut.
Dugaan penerimaan haram ini berkaitan langsung dengan pengerjaan proyek-proyek kedaruratan yang didanai melalui pos anggaran Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa pola transaksi lancung ini terindikasi tidak bersifat insidental, melainkan telah menjadi praktik yang berulang pada sejumlah pengadaan darurat lintas wilayah.
“Dugaan pemberian kickback ini tidak hanya terjadi satu atau dua kali dari pihak swasta kepada oknum di BNPB, tetapi sudah beberapa kali dilakukan,” ujar Budi dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/11/2026).
Celah Penunjukan Langsung di Balik Anggaran Darurat
Budi menjelaskan, paket pekerjaan yang dibidik penyidik mencakup logistik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi basah, hingga pengadaan fasilitas penunjang kedaruratan lainnya. Seluruh kegiatan tersebut memanfaatkan relaksasi mekanisme pengadaan darurat menggunakan DSP.
Secara regulasi, pengadaan barang dan jasa dalam situasi bencana memang diizinkan menggunakan metode penunjukan langsung demi kecepatan penyelamatan korban. Namun, fleksibilitas tersebut justru disinyalir sengaja dimanipulasi oleh sindikat internal demi menciptakan benturan kepentingan (conflict of interest).
“Penggunaan DSP secara khusus memang memperbolehkan penunjukan langsung karena faktor kedaruratan. Namun, keleluasaan itulah yang disalahgunakan oleh para pihak sehingga terjadi dugaan benturan kepentingan pada penunjukan vendor rekanan,” urai Budi.
Saat ini, tim penyidik tengah mengalkulasi nilai riil proyek serta memverifikasi total penerimaan uang haram yang mengalir ke kantong para pejabat terkait melalui pemeriksaan silang terhadap saksi ASN, eks pejabat BNPB, dan kontraktor swasta.
Dua Klaster Perkara: Konflik Kepentingan Rp148 M dan Suap
Penyidikan ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilancarkan KPK pada 13 Oktober 2026 lalu. Dari 15 orang yang sempat diamankan, komisi antirasuah telah menetapkan lima orang tersangka yang terbagi ke dalam dua klaster perkara:
Klaster Konflik Kepentingan Pengadaan (2024–2026):
Menjerat Bima Setiawan (Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto). Perusahaan-perusahaan penyedia yang terafiliasi dengannya diduga memonopoli paket penunjukan langsung senilai akumulatif Rp148 miliar (Rp45,76 miliar pada 2024; Rp52,27 miliar pada 2025; dan Rp50 miliar pada 2026). Uang hasil proyek tersebut disinyalir dialihkan untuk kepentingan pribadi, salah satunya pembelian 150,4 juta lembar saham PT Medela Potentia melalui PT Alfa Veritas Energizer dengan estimasi transaksi Rp30,98 miliar.
Klaster Suap dan Gratifikasi:
Menjerat Richard Erlangga (Tenaga Ahli Kepala BNPB), Gabriel Purwaka Sigit (Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus PPK), serta dua pengusaha swasta, Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan (Direktur PT Trans Lintas Selaras). Richard diduga mematok imbalan uang hingga Rp2,38 miliar dari Gery sepanjang Januari–September 2026, sementara Gabriel menerima sekitar Rp140 juta.
Amankan Aset Kripto dan Emas Senilai Rp5,47 Miliar
Dari serangkaian penggeledahan dan penindakan tangkap tangan, penyidik menyita berbagai aset bernilai ekonomis tinggi dengan taksiran total Rp5,47 miliar. Barang sitaan tersebut meliputi uang tunai Rp3,35 miliar, valuta asing senilai 7.500 dolar AS dan 9.000 dolar Singapura, 56 keping logam mulia seberat 133 gram (sekitar Rp315,8 juta), serta tabungan emas fisik 192 gram (sekitar Rp452 juta).
Penyidik KPK turut membekukan kepemilikan aset kripto (cryptocurrency) yang ditaksir memiliki nilai pasar sekitar Rp1,10 miliar.
KPK menegaskan bahwa penegakan hukum ini menjadi sinyal keras bagi seluruh pengelola anggaran kedaruratan. Meski regulasi bencana menuntut kecepatan respons, integritas dan akuntabilitas keuangan negara tidak boleh dikorbankan demi rente pribadi. Seluruh proses penanganan perkara tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.[]
Prakiraan Cuaca
