JAKARTA — Rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), berlangsung memanas. Forum pengawasan tersebut menyoroti babak baru skandal intersepsi komunikasi dan peretasan data yang terindikasi menyasar para pejabat tinggi negara hingga ranah privat keluarga mereka.
Kejanggalan penargetan itu diungkap langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath. Legislator tersebut mengaku terkejut mendapati fakta bahwa daftar target intersepsi tidak hanya menyasar perangkat komunikasi pribadinya, melainkan juga menyusup ke lingkaran keluarga intinya yang sama sekali tidak berkecimpung di ranah politik.
“Terus terang saya sangat kaget dan bingung. Apa hubungannya saat saya buka data, keluarga saya ikut dimasukkan sebagai bagian dari itu? Bapak saya, ibu saya, adik saya, apa maksudnya?” ujar Rano dengan nada tegas di hadapan Kapolri.
Rano menegaskan, pemantauan terhadap posisinya sebagai pejabat publik barangkali dapat dipahami dalam kerangka risiko jabatan. Namun, penyisiran data yang meluas hingga ke orang tua dan saudaranya mengindikasikan adanya motif non-hukum yang patut dicurigai.
“Kalau saya sebagai pimpinan Komisi III, silakan saja. Tapi kalau sudah menyasar keluarga di luar itu, ini sangat aneh. Apakah ada upaya mencoba mengkriminalisasi keluarga untuk ditarik ke unsur politik? Apalagi saya lihat di situ banyak tokoh politik, aktivis, bahkan masyarakat biasa,” cecar Rano, mendesak Polri membongkar dalang dan kriteria pemilihan target.
DPR Buka Peluang Jerat Pasal Makar
Pengakuan senada disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI lainnya, Nazaruddin Dek Gam, yang turut mengonfirmasi dirinya menjadi korban peretasan komunikasi. Mengapresiasi langkah awal Korps Bhayangkara yang telah menetapkan sejumlah tersangka pelaksana, Dek Gam meminta penyidik tidak ragu menerapkan konstruksi hukum yang lebih berat jika ditemukan indikasi destabilisasi kekuasaan.
“Kalau terbukti tindakan mereka bertujuan merongrong kepala negara dan kedaulatan negara, jangan hanya dijerat pasal penyadapan biasa. Bawa ke ranah makar, Pak,” tegas Dek Gam.
Ia pun memperingatkan, apabila penyidikan menemukan keterlibatan oknum anggota parlemen dalam jaringan intelijen gelap tersebut, pihaknya tidak segan mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat.
Lacak Aktor Intelektual, Pendanaan, dan Penerima Manfaat
Dari Fraksi PDI Perjuangan, anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyoroti aspek hilir dari kejahatan siber ini. Menurut purnawirawan jenderal polisi tersebut, fokus penyidikan mutlak diarahkan kepada siapa penikmat akhir (beneficiary) dari data-data intelijen ilegal tersebut, termasuk aliran dana operasional yang menyokongnya.
Safaruddin mendorong Korps Bhayangkara menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna melacak jejak transaksi perbankan di balik sindikat ini. Ia juga menyinggung kekhawatiran publik mengenai masuknya nama Presiden Prabowo Subianto dalam daftar sasaran sadap, yang disinyalir berkorelasi dengan manuver politik pihak tertentu.
“Siapa orang yang menerima manfaat dari hasil sadapan ini? Fraksi kami mendukung penuh Polri. Bongkar semuanya sampai ke akar tunggang dan akar serabut,” seru Safaruddin.
Komitmen Ketuntasan Perkara
Menutup sesi pendalaman, Komisi III DPR RI menegaskan kesimpulannya agar Korps Bhayangkara menangani perkara ini secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi. Parlemen menekankan bahwa penuntasan kasus ini tidak boleh berhenti pada eksekutor teknis lapangan semata.
Pengusutan komprehensif yang mencakup aktor intelektual, sponsor pendanaan, motif politik, hingga potensi delik keamanan negara menjadi pertaruhan kredibilitas penegakan hukum dan perlindungan kedaulatan informasi nasional ke depan.[]
Prakiraan Cuaca
