JAKARTA — Sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam menggelar pertemuan strategis bersama jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan lintas tokoh ini difokuskan pada penguatan persatuan umat serta penegasan sikap terhadap sejumlah dinamika hukum dan tata kelola ekonomi nasional terkini.
Forum konsolidasi tersebut dihadiri sejumlah figur penting, antara lain Presiden Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang juga Kepala BRIN Arif Satria, serta Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah.
Dalam pertemuan itu, Ferry Juliantono menggarisbawahi urgensi membangun kesepahaman di antara wadah-wadah pergerakan Islam. Menurutnya, kesolidan komunikasi antarlembaga menjadi modal utama dalam mengawal kepentingan rakyat dan menjaga kedaulatan negara.
“Ini memang momentum untuk kita menyatukan pikiran, menyatukan kekuatan,” ujar Ferry di sela forum dialog tersebut.
Dorong Kepastian Hukum atas Dugaan Penyadapan Ilegal
Salah satu agenda krusial yang dibedah dalam pertemuan adalah bergulirnya isu dugaan penyadapan ilegal yang menyita perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Para tokoh yang hadir menilai praktik intersepsi komunikasi tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran hak privasi warga negara yang berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi dan kepastian hukum.
Ferry menekankan bahwa aparat penegak hukum harus transparan dan profesional dalam mengusut tuntas setiap indikasi penyadapan liar melalui pembuktian materiil yang sah. Konsistensi penegakan aturan dinilai mutlak guna memulihkan rasa aman publik serta menjaga muruah tata kelola kelembagaan negara.
Realisasi Pasal 33 UUD 1945 dan Kebangkitan Koperasi
Selain aspek hukum, kedaulatan ekonomi nasional menjadi pilar utama pembahasan. Para peserta sepakat menempatkan amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi etis pembangunan ekonomi, di mana pemanfaatan sumber daya dan aset vital negara diarahkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat luas.
Ferry turut mengapresiasi arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mulai menertibkan dominasi korporasi besar dan mendorong efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan tidak boleh hanya bertumpu pada konglomerasi, melainkan harus merevitalisasi peran koperasi.
“Jadi tidak hanya korporasi, tapi juga ada koperasi. Dan sekarang korporasinya ditertibkan, BUMN-BUMN-nya diefisiensikan, koperasinya dihidupkan,” jelas Ferry.
Ia menambahkan, potensi ormas Islam harus ditransformasikan menjadi kekuatan ekonomi produktif. Dengan modal jejaring dan basis massa yang luas, umat dituntut mandiri secara finansial agar mampu berkontribusi lebih nyata dalam pembangunan berkelanjutan.
Rencana Aksi Bela Indonesia di Tugu Proklamasi
Pertemuan di markas MUI ini sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi jelang agenda Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) yang rencananya dihelat di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada Minggu (15/11/2026). Aksi damai ini merupakan kelanjutan dari konsolidasi sebelumnya yang telah digelar di kawasan Masjid Agung Al-Azhar.
Penyelenggara aksi membawa sejumlah aspirasi utama, meliputi pengusutan dugaan penyadapan liar, penolakan hegemoni oligarki, serta implementasi nyata ekonomi kerakyatan berdasar konstitusi.
Menutup pertemuan, Ferry mengingatkan bahwa elemen umat Islam memiliki andil historis yang besar dalam pendirian bangsa. Oleh sebab itu, kontribusi kritis dan solutif terhadap jalannya pemerintahan merupakan tanggung jawab kebangsaan yang tidak dapat dipisahkan.
“Sebagai pemilik saham terbesar republik ini, rasanya kita perlu untuk menegakkan kembali kebenaran dan menegakkan kekuatan kita yang sebenarnya di republik ini,” pungkasnya.[]
Prakiraan Cuaca
