JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan partainya tidak akan mengajukan nama calon Wakil Presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang telah menyatakan mundur dari jabatannya.
Sikap tersebut disampaikan AHY dalam keterangan resminya, Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan Demokrat menyerahkan proses pengusulan calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden,” ujar AHY.
Menurutnya, mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu, partainya memilih menghormati kewenangan Presiden dalam mengusulkan calon serta MPR dalam menentukan Wakil Presiden yang baru.
AHY menjelaskan, ketentuan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945.
Dalam aturan tersebut, MPR mempunyai kewenangan memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Atas dasar itu, Demokrat tidak ingin mengambil langkah-langkah di luar mekanisme yang telah ditetapkan konstitusi.
“Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden,” tutur AHY.
Oleh karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih, sambungnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menyatakan bahwa Demokrat tidak akan mengusulkan kadernya untuk masuk ke calon bursa Wakil Presiden pengganti Gibran.
Sebelum menyampaikan sikap resmi partai, AHY mengaku telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Konsultasi tersebut dilakukan melalui panggilan video pada Jumat pagi. Saat itu, SBY diketahui sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
AHY menyebut keputusan Demokrat untuk tidak mengajukan nama calon Wakil Presiden merupakan sikap yang telah dikonsultasikan dengan SBY dan sesuai dengan konstitusi partai.
“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” lanjutnya.
Dengan demikian, keputusan Demokrat bukan sekedar pernyataan pribadi AHY, melainkan sikap partai setelah melalui komunikasi dengan pimpinan tertinggi di internal organisasi tersebut.
Pengangkatan jabatan Wakil Presiden yang kosong memang memiliki mekanisme tersendiri dalam konstitusi.
Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR mengadakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan mekanisme tersebut, proses pengisian jabatan tidak dilakukan melalui pengajuan bebas oleh partai politik kepada MPR. Presiden berhak mengusulkan dua nama, sedangkan MPR menentukan pilihan melalui sidang.(*)
Prakiraan Cuaca
