JAKARTA – Tata kelola seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) masih menyisakan pekerjaan rumah krusial bagi pemerintah. Ombudsman Republik Indonesia mencatat sedikitnya 1.790 laporan dugaan maladministrasi terkait rekrutmen abdi negara sepanjang periode 2022 hingga 12 November 2026.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengungkapkan bahwa klaster rekrutmen pegawai pemerintah secara konsisten menduduki peringkat teratas pengaduan publik. Mayoritas keluhan berakar dari dua pola penyimpangan yang kerap berulang di lapangan, yakni penundaan berlarut (undue delay) dan penyimpangan prosedur (procedural deviation).
“Seleksi CASN menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan. Penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur merupakan bentuk maladministrasi yang paling dominan ditemukan oleh tim pengawas,” tegas Radian dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Pemerintah Daerah Dominasi 61 Persen Aduan
Dari total 1.790 laporan yang masuk, sebanyak 1.098 kasus di antaranya terakumulasi dari proses seleksi di lingkup pemerintah kabupaten dan kota (Pemkab/Pemkot). Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa kapasitas verifikator kepegawaian dan sinkronisasi regulasi di level daerah masih rentan bermasalah.
Secara statistik tahunan, pengaduan sempat menyentuh angka 280 laporan pada 2022 dan 275 laporan pada 2023. Angka tersebut melonjak signifikan menjadi 610 laporan pada 2024, disusul 534 laporan pada 2025. Sementara itu, memasuki pertengahan November 2026, Ombudsman tengah merampungkan penanganan atas 91 laporan aktif.
Radian mengingatkan, proses rekrutmen merupakan gerbang pertama dalam membentuk mutu pelayanan negara kepada warga.
“Rekrutmen CASN adalah pintu masuk kualitas pelayanan publik. Jika prosesnya bermasalah sejak awal, masyarakat yang akan menanggung akibat buruknya,” tambahnya.
Identifikasi Titik Rawan: Dari Verifikasi Hingga NIP
Berdasarkan investigasi Ombudsman, potensi maladministrasi tersebar di hampir seluruh rantai penerimaan:
Penetapan Formasi: Adanya ketidaksesuaian kualifikasi ijazah pelamar dengan nomenklatur jabatan teknis.
Pendaftaran & Administrasi: Sistem laman daring yang mengalami kendala teknis serta ketentuan syarat dokumen yang multitafsir.
Masa Sanggah: Lemahnya responsivitas panitia dalam menindaklanjuti sanggahan pelamar dalam rentang waktu yang telah ditentukan regulasi.
Seleksi Kompetensi: Kurangnya transparansi pada tahapan uji non-Computer Assisted Test (non-CAT) serta standar sarana ujian yang tidak merata.
Pascakelulusan: Perubahan jadwal pengumuman secara mendadak serta berlarut-larutnya proses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan surat keputusan (SK) pengangkatan.
Fungsi kanal bantuan (helpdesk) di tingkat kementerian dan instansi pelaksana juga dinilai belum maksimal memberikan jawaban substantif atas kegamangan peserta seleksi.
Alarm Pengawasan Jelang Rekrutmen 158 Ribu Formasi CPNS 2026
Data evaluasi ini menjadi peringatan dini (early warning) bagi pemerintah yang tengah bersiap membuka pintu seleksi CPNS 2026.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menaksir pembukaan sekitar 150 ribu formasi. Perkembangan mutakhir disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto, pada Jumat (13/11/2026), yang menyatakan kesiapan pembiayaan kas negara untuk merekrut sekitar 158 ribu CPNS guna menambal pos pensiun massal PNS.
Kebutuhan transparansi kian mendesak mengingat pada 1 Januari 2027 pemerintah juga mengagendakan peralihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Posko Terpadu di 34 Provinsi Dibuka Gratis
Guna memitigasi potensi kecurangan dan diskriminasi pada seleksi tahun anggaran berjalan, Ombudsman RI resmi mengoperasikan Posko Pengaduan Rekrutmen CASN di kantor pusat Jakarta serta jaringan 34 kantor perwakilan provinsi.
Masyarakat yang menemukan indikasi penyimpangan diimbau melapor tanpa dipungut biaya melalui:
- Call Center: 137
- WhatsApp Layanan: 0821-3737-3737
- Situs Resmi: www.ombudsman.go.id
Ombudsman menyarankan pelamar terlebih dahulu memanfaatkan masa sanggah dan kanal sanggah resmi instansi sebelum melayangkan aduan ke pihak pengawas independen negara.[]
Prakiraan Cuaca
