MAKASSAR – Penguatan nilai-nilai kebangsaan dan etika berdemokrasi pada generasi muda menuntut pergeseran paradigma pengajaran di sekolah. Demokrasi tidak boleh lagi direduksi menjadi materi hafalan tekstual di atas lembar kerja siswa, melainkan harus dipraktikkan secara hidup melalui kultur dialog, penghargaan atas perbedaan cara pandang, serta keterlibatan peserta didik dalam pengambilan keputusan di ruang kelas.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Guru untuk Pendidikan Demokrasi yang diinisiasi oleh Paramadina Institute for Education Reform (PIER) Universitas Paramadina berkolaborasi dengan yayasan asal Jerman, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).
Pelatihan intensif yang berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa hingga Kamis (10–12 November 2026), ini dipusatkan di Hotel Hyatt Place, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan melibatkan 30 guru perwakilan jenjang SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta.
Agenda peningkatan kapasitas ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Mustakim, S.Pd., M.Si., yang hadir mewakili Kepala Dinas Pendidikan.
Dalam sambutannya, Mustakim menggarisbawahi bahwa posisi guru memegang peranan krusial sebagai agen pembaharu peradaban (agent of change). Di tangan para pendidik, ruang kelas dapat ditransformasikan menjadi miniatur laboratorium kehidupan berbangsa yang toleran.
“Peran guru melampaui tugas administratif mentransfer materi pelajaran. Pendidik adalah teladan hidup bagi praktik demokrasi di sekolah. Guru yang membiasakan ruang dialog terbuka, menghormati keberagaman opini, serta mengajak anak didik bermusyawarah sesungguhnya tengah menanamkan akar demokrasi yang otentik,” tutur Mustakim di hadapan peserta.
PIER Paramadina: Siapkan Metode Pengajaran Partisipatif
Direktur PIER Universitas Paramadina, Dr. Tatok Djoko Sudiarto, MIB., menerangkan bahwa program ini merupakan pengejawantahan dari tridarma perguruan tinggi di bidang pengabdian masyarakat berbasis riset aksi.
Menurut Tatok, modul pelatihan dirancang khusus agar para guru menguasai keterampilan pedagogis terapan. Guru dibekali stimulasi skenario kelas yang mendorong siswa berani berpendapat, menyimak argumen lawan bicara secara santun, dan merumuskan konsensus kelompok secara bertanggung jawab.
“Kami ingin menjembatani pemahaman konseptual menuju praktik nyata. Pelatihan ini melengkapi para guru dengan instrumen dan teknik mengajar yang demokratis, sehingga transmisi nilai-nilai kewargaan di ruang belajar menjadi jauh lebih kontekstual dan aplikatif,” urai Tatok.
Kemitraan Internasional Bersama Konrad-Adenauer-Stiftung
Sinergi penguatan pendidikan ini turut mempertemukan praktik baik pendidikan nasional dengan jejaring pembelajaran global. Perwakilan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Cynthia Tri Putri, menjelaskan bahwa lembaga filantropi politik asal Jerman tersebut dinamai dari figur Konrad Adenauer, Kanselir pertama Republik Federal Jerman pascaperang.
Memiliki kantor perwakilan bersama untuk teritorial Indonesia dan Timor Leste serta berafiliasi dengan partai Christian Democratic Union (CDU), KAS konsisten mendukung penguatan kapasitas masyarakat sipil dan institusi pendidikan dalam merawat kebebasan sipil serta supremasi hukum.
Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa penanaman karakter demokrasi universal dapat diperkaya lewat pertukaran wawasan antarnegara, dengan tetap berpijak teguh pada falsafah kearifan lokal Nusantara.
Lintas Disiplin: Hadirkan Pakar Politik, Sosiolog, dan Birokrat
Guna menyajikan perspektif yang kaya, pelatihan di Makassar ini menghadirkan jajaran narasumber terkemuka dari beragam spektrum keahlian:
- Dr. Tatok Djoko Sudiarto, MIB. (Direktur PIER Universitas Paramadina);
- Djayadi Hanan, Ph.D. (Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia/LSI);
- Dr. Mohammad Abduhzen, M.Hum. (Pakar dan Praktisi Pendidikan Nasional);
- Umar Abdullah, Ph.D. (Akademisi UIN Raden Fatah Palembang);
- M. Hilal Tri Anwari (Sekretaris PIER Universitas Paramadina);
- Achmad Firas Khudi, SE., ME., MA. (Sosiolog Universitas Negeri Jakarta); serta
- Danang Binuko, SE., M.AP. (Praktisi Kebijakan Kementerian Dalam Negeri).
Kehadiran para pakar politik, sosiologi, dan tata kelola pemerintahan ini membuka wawasan guru bahwa pendidikan demokrasi bukan sekadar menyiapkan siswa menjadi pemilih dalam bilik suara pemilu. Jauh melampaui itu, pendidikan ini bertujuan melahirkan warga negara Indonesia yang berpikiran terbuka, berdaya nalar kritis, menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, serta aktif merawat kebhinekaan di tengah masyarakat.[]
Prakiraan Cuaca
