JAKARTA – Penegakan hukum di Tanah Air menuntut aparatur yang kokoh secara etika dan bersih dari kompromi materi. Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menegaskan bahwa ketajaman intelektual serta penguasaan teknis pasal-pasal hukum akan kehilangan marwahnya apabila tidak ditopang oleh integritas, kejujuran budi pekerti, dan bisikan hati nurani.
Peringatan mendalam tersebut disampaikan ST Burhanuddin saat memberikan arahan langsung kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII (83) Gelombang II Tahun 2026 di Auditorium Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Program kaderisasi korps Adhyaksa kali ini diikuti oleh 506 peserta, terdiri dari 501 calon jaksa dari lingkungan kejaksaan dan lima perwira siswa utusan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Di hadapan ratusan tunas muda penegak hukum tersebut, Burhanuddin menggarisbawahi bahwa pelantikan menjadi jaksa bukanlah seremonial kenaikan pangkat atau perpindahan status jabatan semata. Transisi ini memuat mandat yuridis dan moral yang dipertanggungjawabkan langsung kepada masyarakat serta Tuhan Yang Maha Esa.
“Saya tegaskan, saya tidak membutuhkan jaksa yang pintar tetapi tega menggadaikan moralitas dan integritasnya. Yang Kejaksaan butuhkan adalah jaksa yang cerdas pemikirannya, teguh integritasnya, dan luhur moralnya,” tegas Burhanuddin disambut keheningan khidmat peserta diklat.
Hati Nurani: Rem Pengendali Kewenangan Monopoli Penuntutan
Burhanuddin mengingatkan bahwa negara memberikan wewenang yang sangat eksklusif dan determinan kepada institusi Kejaksaan dalam menentukan nasib penuntutan suatu perkara pidana. Kewenangan absolut tersebut menyentuh langsung kemerdekaan fisik, hak asasi, serta martabat hidup seseorang di hadapan hukum.
Tanpa adanya kendali nurani yang hidup di dalam dada aparatnya, kekuasaan penuntutan dikhawatirkan dapat tergelincir menjadi tindakan kesewenang-wenangan (abuse of power).
“Jaksa memegang kendali wewenang yang luar biasa besar dalam menentukan arah perkara. Pada titik rawan inilah hati nurani hadir sebagai benteng pemisah agar kekuasaan hukum tidak bermutasi menjadi kesewenang-wenangan,” jelasnya.
Oleh karena itu, setiap formulasi dakwaan dan tuntutan wajib dipijakkan secara objektif pada pembuktian fakta materiil persidangan, bukan berdasarkan intervensi pihak luar atau pesanan kepentingan kelompok tertentu.
Adaptif Hadapi KUHP Baru dan Dimensi Kejahatan Transnasional
Menghadapi lanskap kejahatan abad ke-21 yang kian canggih, Jaksa Agung menginstruksikan para calon jaksa untuk terus memperluas khazanah keilmuan dan tidak cepat berpuas diri dengan modul pendidikan dasar.
Burhanuddin menekankan kewajiban penguasaan materiil dan formil secara komprehensif terhadap berlakunya KUHP serta KUHAP baru. Di samping hukum pidana konvensional, para calon penuntut umum dituntut cakap membongkar tipologi tindak pidana mutakhir, seperti:
- Kejahatan siber (cybercrime) dan transaksi aset kripto ilegal;
- Pencucian uang (money laundering) berbasis teknologi finansial;
- Sindikat kejahatan terorganisasi lintas batas negara (transnational organized crime); serta
- Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan dan ekonomi.
“Kecakapan seorang jaksa diuji dari kemampuannya mengurai benang kusut perkara riil di ruang sidang, menyelesaikan kasus secara akuntabel, dan menerapkan pasal pidana secara presisi tanpa mencederai rasa keadilan publik,” imbuhnya.
Kikis Ego Sektoral dan Stop Pamer Kemewahan di Ruang Siber
Guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), para calon jaksa diminta membuang jauh-jauh ego sektoral. Koordinasi harmonis dengan penyidik Kepolisian, majelis hakim di pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta otoritas intelijen negara harus terus diperkuat demi efektivitas penindakan hukum.
Selain postur fisik yang prima dan kedisiplinan kerja, Burhanuddin memberikan perhatian khusus pada etika para calon jaksa di ruang digital. Ia mengeluarkan larangan keras terhadap perilaku pamer kemewahan (flexing) maupun tindakan nirfaedah di media sosial yang dapat mencoreng kehormatan institusi Kejaksaan di mata publik.
Jaksa Agung menaruh harapan besar agar angkatan PPPJ ke-83 mampu menjadi garda teladan pembaru birokrasi hukum.
“Kecerdasan tanpa adab akan kehilangan arah, dan kepandaian tanpa etika membuka jalan bagi kezaliman. Jadilah jaksa yang kehadirannya memberi manfaat nyata, kewenangannya menegakkan keadilan sejati, dan perilakunya mencerminkan keluhuran korps Adhyaksa,” pungkas Burhanuddin.[]
Prakiraan Cuaca
