JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah fundamental untuk mengurai sengketa penguasaan lahan perkebunan sawit rakyat yang selama ini terkungkung di dalam kawasan hutan. Komitmen tersebut ditegaskan lewat instruksi Presiden yang menetapkan Program Penguatan Tata Kelola dan Ekosistem Agribisnis Kelapa Sawit ke dalam jajaran Proyek Strategis Nasional (PSN).
Penetapan status strategis ini ditujukan untuk memprioritaskan hak pekebun swadaya dan petani kecil sebagai tulang punggung ekonomi komoditas perkebunan, sekaligus menutup jurang ketimpangan agraria yang telah berlangsung puluhan tahun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkapkan bahwa penataan tenurial atau kepastian hak atas tanah menjadi batu loncatan utama dalam merombak rantai bisnis sawit Indonesia agar lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Langkah penataan kebun sawit rakyat ini dirancang untuk membuka pintu seluas-luasnya bagi para petani agar segera mengakses peningkatan produktivitas melalui program peremajaan sawit rakyat,” ujar Rachmat dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (26/10/2026), merujuk hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di Bappenas pada Jumat (16/10/2026).
Pemisahan dari Konflik Korporasi dan Akses Peremajaan
Dalam skema baru ini, negara menegaskan bahwa legalitas kebun milik petani baik yang berstatus swadaya mandiri maupun yang terikat kemitraan resmi akan dituntaskan tersendiri tanpa disangkutpautkan dengan persoalan kepemilikan lahan korporasi skala besar.
Setelah kepastian hak tercapai, para pekebun akan langsung diikutsertakan dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program replanting ini dipandang mendesak guna menggantikan tegakan pohon tua yang tidak lagi produktif, sehingga taraf hidup dan daya saing ekonomi petani kecil dapat melonjak signifikan.
Operasi Lintas Kementerian untuk Percepatan Administrasi
Penyelesaian status lahan ini dijalankan melalui orkestrasi lintas kementerian:
Kementerian Kehutanan: Mempercepat verifikasi batas kawasan hutan dan memberikan rekognisi formal bagi lahan perkebunan rakyat hingga luasan 5 hektare yang terbukti telah dikelola secara lestari selama lebih dari 20 tahun.
Kementerian ATR/BPN: Menerbitkan sertifikat hak atas tanah melalui kerangka reforma agraria, termasuk penataan terarah bagi kepemilikan lahan perorangan dengan masa kelola minimal lima tahun.
Kementerian Dalam Negeri: Memberikan instruksi kepada para bupati dan gubernur di lokasi PSN untuk mempercepat birokrasi perizinan lokal, mulai dari validasi dokumen riwayat lahan, penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT), hingga pengesahan Surat Tanda Daftar Budidaya elektronik (e-STDB) secara kolektif.
Di sektor perkebunan milik negara, penataan aset eks PT Torganda oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) turut diarahkan untuk menyokong ekonomi kerakyatan. Dengan suntikan permodalan dari Badan Pengaturan BUMN dan BPI Danantara Indonesia, perseroan diwajibkan menyisihkan sekurang-kurangnya 20 persen areal perkebunan bagi masyarakat lokal melalui kemitraan inklusif bersama koperasi desa.
Usulan Pembentukan Badan Kelapa Sawit Nasional
Sebagai benteng pengayom jangka panjang, forum koordinasi antar-kementerian turut merekomendasikan pembentukan Badan Kelapa Sawit Nasional. Lembaga baru ini dirancang berada langsung di bawah koordinasi Presiden RI untuk mengintegrasikan tata kelola sawit dari hulu hingga hilir, menjaga stabilitas pasokan, serta melindungi hak-hak petani di tengah persaingan pasar minyak nabati dunia.
Paket kebijakan terpadu ini dijadwalkan segera dilaporkan secara berkala kepada Presiden guna memastikan percepatan legalitas lahan dan peremajaan tanaman sawit rakyat berjalan tepat sasaran di seluruh pelosok Nusantara.[]
