PIDIE JAYA – Kepolisian Resor (Polres) Pidie Jaya kembali menabuh genderang reformasi birokrasi di internal institusinya. Guna memastikan seluruh garis komando berjalan seirama dengan visi pusat, Kapolres Pidie Jaya, AKBP Tendri Wardi, S.Pt., S.I.K., M.H., memimpin langsung agenda pengarahan strategis yang membedah esensi Commander Wish Kapolri, Program Prioritas, serta sasaran Quick Wins.
Konsolidasi internal yang berlangsung padat pada Sabtu (17/10/2026) pagi, mulai pukul 10.00 hingga 11.00 WIB ini, dipusatkan di Aula Tathya Dharaka Polres Pidie Jaya, Gampong Teungkluet, Kecamatan Trienggadeng. Barisan pimpinan polres, mulai dari Wakapolres Kompol Dahlan, S.Sos., M.Si., para Pejabat Utama (PJU), deretan Kapolsek, hingga perwira dan personel bintara tampak hadir menyimak arahan tersebut.
Dalam pidatonya, AKBP Tendri Wardi menitikberatkan pada urgensi kesamaan persepsi. Ia tidak ingin kebijakan yang telah dirumuskan di Markas Besar Polri menguap begitu saja saat dieksekusi oleh aparat di kewilayahan.
“Implementasi dari kebijakan pimpinan Polri harus benar-benar mendarat pada tugas harian setiap personel. Tidak ada lagi jalan sendiri-sendiri. Fokus kita saat ini adalah memperkokoh postur organisasi melalui pembinaan SDM dan sistem rekrutmen yang seratus persen transparan,” tegas Kapolres di hadapan jajarannya.
Digitalisasi Layanan dan Akuntabilitas Anggaran
Lebih jauh, pucuk pimpinan Polres Pidie Jaya ini menyoroti dua pilar penting dalam mewujudkan tata kelola kepolisian yang modern: akuntabilitas anggaran dan digitalisasi. Kapolres menginstruksikan agar setiap rupiah dana operasional dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Di era disrupsi teknologi saat ini, pemanfaatan inovasi digital dalam memberikan pelayanan publik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Tujuannya jelas, yakni memangkas birokrasi yang berbelit, mencegah pungutan liar, dan memberikan kepastian waktu serta biaya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian.
Untuk memastikan seluruh instruksi ini berjalan, sistem pengawasan internal (Propam) akan diperketat guna menjaga muruah dan integritas anggota dari potensi penyimpangan wewenang.
Kamtibmas dan Penegakan Hukum Berkeadilan
Menyangkut urusan eksternal dan dinamika lapangan, AKBP Tendri menggarisbawahi pendekatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas). Aparat di tingkat Polsek hingga Bhabinkamtibmas diinstruksikan untuk lebih proaktif melakukan langkah preemtif (pembinaan) dan preventif (pencegahan). Jika terjadi gangguan keamanan, respons cepat, taktis, dan terukur harus segera diambil.
Penegakan hukum juga tak luput dari sorotan. Kapolres mengingatkan bahwa hukum harus ditegakkan secara profesional, tanpa pandang bulu, namun tetap mengedepankan asas keadilan dan kemanusiaan.
Melalui forum konsolidasi ini, Kapolres Pidie Jaya meletakkan harapan besar agar seluruh personel mampu bertransformasi menjadi abdi negara yang disiplin, transparan, serta humanis saat berhadapan dengan rakyat. Eksekusi yang konsisten terhadap program kapolri diyakini akan menjadi kunci utama dalam merebut dan merawat kepercayaan (public trust) masyarakat Kabupaten Pidie Jaya terhadap institusi kepolisian.[]
