SEANTERONEWS.com – Gelombang kemarahan publik akibat meroketnya inflasi kini tak lagi hanya menjadi monopoli Prancis. Efek domino dari krisis ekonomi mulai memantik demonstrasi besar-besaran di berbagai negara Uni Eropa. Pada akhir pekan lalu, Sabtu (17/10/2026), ratusan ribu warga turun ke jalan di Belgia, Italia, hingga Portugal guna memprotes himpitan ekonomi yang kian mencekik.
Meski aksi unjuk rasa di tiap negara ini tidak berada di bawah satu komando komprehensif, benang merahnya sangat jelas: krisis biaya hidup Eropa telah mencapai titik didih. Warga kelas pekerja dan mahasiswa menyuarakan rasa frustrasi yang sama terkait stagnasi upah, melambungnya harga kebutuhan pokok, dan krisis hunian terjangkau.
Prancis Tetap Menjadi Episentrum
Prancis masih menjadi arena gejolak paling parah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri setempat, tak kurang dari 550.000 orang membanjiri jalanan. Sayangnya, protes yang telah berlangsung berminggu-minggu ini bereskalasi menjadi kerusuhan brutal, diwarnai aksi penjarahan dan pembakaran fasilitas umum.
Pemerintah Prancis harus membayar mahal dari sisi keamanan. Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, melaporkan aparat telah menahan sekitar 1.200 perusuh, sementara 150 personel kepolisian mengalami luka-luka.
“Melihat eskalasi kekerasan yang terjadi di pusat kota Paris, sungguh sebuah keajaiban bahwa jumlah korban jiwa tidak jauh lebih tinggi,” ungkap Lecornu saat meninjau pasukan pengamanan.
Krisis Menjalar ke Brussel, Lisboa, dan Milan
Merambat ke wilayah utara, ibu kota Belgia, Brussel, turut diwarnai ketegangan. Kepolisian terpaksa mengerahkan meriam air dan menembakkan gas air mata setelah sekelompok demonstran dituding menyerang aparat dengan proyektil dan memicu kebakaran di jalanan.
Sementara itu, di Semenanjung Iberia, puluhan ribu warga memadati jalanan Lisboa, Portugal. Tuntutan utama mereka berpusat pada krisis properti. Sejak 2017, harga jual maupun nilai sewa hunian di Portugal telah melonjak lebih dari 100 persen, sebuah realitas pahit yang membuat generasi muda terasing dari akses perumahan yang layak.
Pemandangan tak kalah mencekam tersaji di Milan, Italia. Demonstrasi damai yang menyuarakan penolakan terhadap perang dan himpitan ekonomi mendadak berubah menjadi medan bentrok. Sekelompok demonstran bertopeng anarkis membakar barikade dan melempari petugas dengan batu. Polisi antihuru-hara merespons tegas, menahan 50 perusuh dalam insiden yang melukai dua aparat tersebut.
Kerusuhan ini memantik amarah Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. Melalui akun X (sebelumnya Twitter) miliknya, Meloni menegaskan batas antara demokrasi dan anarki. “Berdemonstrasi adalah hak setiap warga negara. Namun, membakar kota-kota kita bukanlah sebuah hak,” cuitnya.
Senada dengan Meloni, Wali Kota Milan Giuseppe Sala menyatakan bahwa meski tuntutan ekonomi warga sangat masuk akal, aksi vandalisme terhadap fasilitas kota dan kekerasan fisik sama sekali tidak bisa ditoleransi.
Ancaman Efek Domino Menjelang Pemilu
Menyikapi fenomena ini, Guru Besar Hukum dan Kebijakan Uni Eropa dari HEC Paris Business School, Alberto Alemanno, membunyikan alarm bahaya. Ia memprediksi mobilisasi massa ini berpotensi besar merembet ke negara Eropa lainnya seperti Yunani, Jerman, dan Austria dalam beberapa minggu ke depan.
Menurut Alemanno, ketidakmampuan pemerintah mengatasi inflasi, ditambah dengan minimnya alokasi dana pendidikan, telah menyatukan keluhan masyarakat sipil dan mahasiswa.
“Semua mobilisasi dan protes di jalanan ini, tak pelak lagi, akan menjadi pusat perdebatan politik di seluruh kawasan Eropa,” analisisnya. Tekanan politik ini dinilai akan semakin krusial mengingat Eropa tengah bersiap menghadapi siklus pemilihan umum nasional di beberapa negara kunci seperti Prancis, Italia, Spanyol, dan Polandia dalam rentang 12 bulan ke depan.[]
