DENPASAR – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya untuk menempatkan pendekatan berbasis sains (science-based policy) sebagai fondasi utama tata kelola perairan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan keterbukaan penuh jajarannya dalam menyerap pemikiran kritis dan rekomendasi riset dari kalangan akademisi guna mematangkan implementasi ekonomi biru (blue economy).
Ajakan kolaboratif tersebut disampaikan Trenggono saat memberikan sambutan pada Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-22 Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) di Kampus Universitas Udayana, Bali, Kamis (15/10/2026).
Trenggono menguraikan bahwa sinergi antara regulator dan komunitas peneliti sangat mendesak demi melahirkan peta jalan kelautan yang seimbang: merawat kesehatan laut sembari menciptakan keunggulan kompetitif bagi komoditas perikanan Indonesia di gelanggang internasional.
“Harapan saya, forum ini menghasilkan rumusan strategis mengenai arah kebijakan ke depan: bagaimana Indonesia dalam kurun waktu terukur mampu menjaga ekosistem laut tetap sehat sekaligus menguasai keunggulan kompetitif yang dibutuhkan dunia,” ujar Trenggono.
Tantangan Ledakan Populasi 2050 dan Kedaulatan Ekologis
Menurut Menteri KKP, tekanan terhadap biosfer laut kian berat seiring melonjaknya aktivitas ekonomi manusia. Ledakan demografi global yang diproyeksikan mendekati angka 10 miliar jiwa pada tahun 2050 dipastikan memicu lonjakan permintaan bahan pangan, energi, dan mineral bahari di tengah keterbatasan daya dukung alam.
Situasi tersebut menuntut redefinisi kedaulatan laut. Kedaulatan maritim ditegaskan tidak hanya bertumpu pada penjagaan garis batas wilayah negara, melainkan wajib mencakup pemeliharaan kedaulatan ekologi (ecological sovereignty).
“Jika kita berbicara mengenai kedaulatan, bukan sekadar kedaulatan batas wilayah dan negara, melainkan kedaulatan ekosistem itu sendiri yang mutlak harus kita lindungi demi keberlangsungan hidup generasi mendatang,” tegasnya.
Target Konservasi 97,5 Juta Hektare dan Kesejahteraan Pesisir
Sebagai wujud perlindungan nyata, KKP mematok target perluasan kawasan konservasi laut nasional hingga mencapai 97,5 juta hektare pada 2045 mendatang. Suaka laut ini disiapkan sebagai zona pemulihan alami demi menjamin kelangsungan rantai makanan biota perairan serta menjaga populasi ikan dari ancaman kepunahan.
Pengendalian penangkapan ikan secara terukur juga digulirkan untuk memproteksi mata pencaharian sekitar 3,2 juta keluarga nelayan yang mendiami pulau-pulau kecil dan pesisir Indonesia.
Di sisi hilir, penguatan taraf hidup masyarakat pesisir diakselerasi melalui program modernisasi sarana prasarana lewat Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Pemerintah juga mendorong diversifikasi mata pencaharian warga pesisir melalui budidaya rumput laut berskala industri yang memiliki nilai tambah sebagai bahan baku pangan, farmasi, hingga energi hijau.
Inovasi Akuakultur Terintegrasi dan Ancaman Sampah Darat
Di sektor perikanan budidaya, KKP memacu adopsi teknologi pembesaran ikan berproduktivitas tinggi serta kawasan tambak udang terintegrasi (integrated shrimp farming). Model budidaya modern ini diarahkan untuk mencukupi pasokan protein hewani nasional tanpa menambah beban penangkapan berlebih di laut lepas.
“Tolok ukur keberhasilan sebuah kebijakan maritim tercapai ketika sektor industrinya tumbuh hidup dan memberi manfaat riil,” imbuh Trenggono.
Menutup pandangannya, Menteri Trenggono mengingatkan ancaman pencemaran sampah plastik yang kian merusak terumbu karang dan biota laut. Ia menggarisbawahi bahwa penanggulangan sampah laut tidak akan pernah tuntas jika hanya diserok di perairan, melainkan wajib ditangani secara radikal sejak dari daratan sebelum aliran limbah mencemari samudra.[]
