JAKARTA – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat memantik keprihatinan mendalam dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono Caping, mendesak pemerintah daerah bersama aparat keamanan mempercepat operasi pemadaman di titik api, seraya mengingatkan para pejabat publik untuk mengedepankan empati dalam berkomunikasi dengan masyarakat terdampak.
Riyono menegaskan bahwa penderitaan warga yang terpapar kabut asap pekat tidak boleh disikapi sekadar dengan retorika keprihatinan. Pemerintah dituntut membuktikan kehadiran negara lewat aksi nyata di lapangan serta penyaluran bantuan kesehatan darurat.
Sebagai langkah konkret, Riyono mengungkapkan bahwa dirinya telah menginisiasi pengiriman bantuan logistik kesehatan langsung ke permukiman warga di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
“Penanganan karhutla tidak cukup hanya berhenti pada pernyataan prihatin di media. Saya berupaya mencari jalan langsung membantu masyarakat di sana dengan mengirimkan tabung oksigen dan masker. Bantuan logistik medis tersebut sudah disalurkan kepada warga di Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat,” ungkap Riyono kepada jurnalis, Selasa (13/10/2026).
Sentil Komunikasi Publik Pejabat Daerah
Selain menuntut percepatan penanganan api di lahan gambut dan kawasan hutan, legislator asal Fraksi PKS ini melayangkan pesan khusus kepada para kepala daerah dan pimpinan komando keamanan kewilayahan.
Riyono mengingatkan jajaran gubernur, bupati, kapolda, hingga pangdam setempat untuk menunjukkan kepekaan sosial yang tinggi. Menurutnya, masyarakat yang setiap hari bertaruh kesehatan akibat menghirup udara beracun sangat rentan terluka oleh pernyataan pejabat yang terkesan meremehkan situasi.
“Tentu untuk para pejabat daerah, gubernur, bupati, jajaran polda, dan rekan-rekan pangdam di sana, perkuat sinergi dan kolaborasi semaksimal mungkin guna memadamkan kobaran api. Tolong jaga komentar, jaga perasaan masyarakat yang setiap hari harus bertarung fisik melawan pekatnya asap,” tegas Riyono.
Tanggung Jawab Kolektif Lindungi Nyawa Warga
Riyono menggarisbawahi bahwa penanggulangan karhutla merupakan mandat kemanusiaan yang mustahil diselesaikan secara parsial oleh satu instansi saja. Diperlukan kerja sama terpadu antara pemerintah pusat, otoritas daerah, prajurit TNI, personel kepolisian, relawan manggala agni, dan elemen masyarakat adat.
Kesehatan saluran pernapasan anak-anak, lansia, dan kelompok rentan di Pulau Borneo ditegaskan harus menjadi tolok ukur utama dalam setiap kebijakan mitigasi bencana.
“Mari kita tanggalkan ego sektoral dan berkolaborasi memadamkan kebakaran lahan ini secepat mungkin. Ini bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan sendiri-sendiri, melainkan tanggung jawab moral kita bersama untuk menyelamatkan masyarakat,” pungkasnya.[]
