JAKARTA – Beban anggaran negara untuk menjaga stabilitas tarif komoditas energi bagi masyarakat mengalami akselerasi tajam. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melaporkan bahwa realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi energi per 30 September 2026 telah menembus angka Rp376,8 triliun.
Realisasi tersebut telah menyerap 84,3 persen dari total pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Angka ini mencatatkan lonjakan drastis sebesar 54,1 persen secara tahunan (year-on-year) apabila disandingkan dengan periode yang sama pada September 2025 yang tercatat sebesar Rp244,6 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Sabtu (10/10/2026), bahwa dari total anggaran yang dikucurkan, porsi subsidi energi menyerap Rp222,5 triliun, sementara pos kompensasi mencatatkan nilai Rp154,4 triliun.
Kucuran kompensasi tersebut sebagian besar dialokasikan untuk menjaga ketahanan finansial dua BUMN penyedia energi utama, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
“Subsidi dan kompensasi yang kita bayarkan per September 2026 ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Langkah ini ditujukan agar PLN dan Pertamina memiliki keleluasaan likuiditas kas sehingga dapat terus menyediakan pasokan energi yang harganya diatur oleh pemerintah,” jelas Suahasil.
Dipicu Volatilitas Minyak Mentah dan Lonjakan Konsumsi
Suahasil menerangkan bahwa membengkaknya realisasi pembayaran energi dipicu oleh kombinasi faktor eksternal dan domestik. Dinamika geopolitik global masih memberikan tekanan terhadap harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) serta pergerakan kurs rupiah, mengingatkan pada guncangan harga komoditas global saat krisis energi 2022 lalu.
Di saat bersamaan, volume serapan komoditas energi bersubsidi oleh masyarakat di dalam negeri mengalami pertumbuhan yang konsisten:
BBM Bersubsidi: Penyaluran menyentuh 13,4 juta kiloliter, naik 9,1 persen dari posisi September 2025 sebesar 12,28 juta kiloliter.
LPG Tabung 3 Kg: Distribusi mencapai 5,76 juta kilogram, meningkat 2,2 persen dari volume sebelumnya 5,63 juta kilogram.
Pelanggan Listrik Bersubsidi: Menjangkau 43,4 juta sambungan pelanggan, bertambah 2,1 persen dibanding tahun lalu yang tercatat 42,4 juta pelanggan.
Geliat Penyaluran Pupuk dan Pembiayaan Usaha Rakyat
Di luar sektor energi, instrumen perlindungan daya beli dan dukungan produksi pertanian turut diperkuat. Penyaluran pupuk bersubsidi hingga akhir September 2026 terealisasi sebesar 6,6 juta ton, melonjak 15,7 persen dibandingkan periode serupa tahun lalu yang berada di level 5,7 juta ton.
Dukungan bagi pelaku usaha mikro juga terakselerasi melalui penyerapan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jumlah pelaku usaha yang menikmati fasilitas subsidi KUR tercatat mencapai 3,7 juta debitur, tumbuh 7,9 persen dari catatan September 2025 yang merangkul 3,5 juta debitur.
Menkeu menegaskan bahwa tingginya penyerapan anggaran fasilitas bersubsidi ini merupakan cerminan dari roda perekonomian masyarakat yang terus berputar aktif di akar rumput. APBN dioptimalkan secara adaptif sebagai peredam guncangan (shock absorber) demi memastikan konsumsi rumah tangga dan aktivitas usaha sektor riil tidak terpuruk di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Mengingat pagu anggaran telah terserap melampaui 80 persen, Kementerian Keuangan memastikan akan terus mengawal fluktuasi nilai tukar serta pergerakan harga minyak dunia guna menjaga kredibilitas dan kesinambungan fiskal hingga tutup tahun anggaran 2026.[]
