JAKARTA – Manuver politik Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, yang kembali menyinggung isu West Papua dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-81 memantik reaksi keras dari parlemen Indonesia. Langkah tersebut dinilai tidak etis dan mencederai prinsip hukum internasional terkait kedaulatan teritorial.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Syahrul Aidi Maazat, secara terbuka melontarkan kecaman atas tindakan tersebut. Menurutnya, mengangkat narasi Papua di panggung global tanpa pemahaman konteks yang utuh dan berimbang sangat berpotensi merusak harmonisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik.
Lebih jauh, Syahrul menegaskan bahwa tindakan itu merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip fundamental penghormatan kedaulatan sebuah negara merdeka.
“Kami mengecam keras manuver pengangkatan isu West Papua yang dilakukan secara sepihak di forum PBB. Tanah Papua adalah bagian mutlak dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak pada tempatnya terus-menerus dieksploitasi sebagai komoditas politik internasional,” ungkap Syahrul Aidi kepada awak media di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Terbuka Terhadap Kritik Berbasis Fakta
Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan bahwa pada prinsipnya, pemerintah dan parlemen Indonesia tidak pernah bersikap antikritik. Ruang dialog yang membahas ihwal hak asasi manusia (HAM), pemerataan pembangunan, hingga kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih selalu terbuka lebar.
Kendati demikian, Syahrul menggarisbawahi bahwa segala bentuk diskursus mengenai Papua harus berlandaskan pada data yang valid, terverifikasi di lapangan, serta menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional.
“Apabila memang ada persoalan terkait HAM maupun progres pembangunan di Papua, mari kita diskusikan melalui mekanisme dialog yang konstruktif dan berbasis data faktual. Jangan malah sengaja membangun opini sepihak yang tujuannya mendiskreditkan atau mendelegitimasi kedaulatan Indonesia di mata dunia,” paparnya tegas.
Desakan Penguatan Diplomasi Pasifik
Merespons dinamika di markas besar PBB tersebut, BKSAP DPR RI secara khusus mendesak pemerintah eksekutif khususnya Kementerian Luar Negeri untuk mengambil langkah diplomasi yang lebih proaktif dan strategis. Syahrul mengingatkan pentingnya menancapkan pengaruh diplomasi Indonesia yang lebih kuat di negara-negara kawasan Pasifik.
Negara tidak boleh sekadar bersikap reaktif atau defensif dalam menghadapi kampanye negatif dari pihak-pihak asing yang memiliki kepentingan tertentu.
“Pemerintah Indonesia tidak boleh diam saja. Gerak diplomasi kita harus hadir lebih aktif, agresif, dan terukur. Kita tidak boleh membiarkan ruang informasi global terkait kondisi aktual di Papua justru didominasi oleh narasi-narasi sepihak yang menyesatkan dari pihak lain,” pungkas Syahrul.[]
