SEANTERONEWS.com – Dinamika masa orientasi mahasiswa di lingkungan pendidikan tinggi kembali memicu polemik kebebasan berekspresi. Aksi demonstrasi damai yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa baru di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar berujung pada pembubaran sepihak serta bayang-bayang sanksi administratif akademik berat, Selasa (1/9/2026).
Penyampaian aspirasi tersebut berlangsung di kawasan Masjid Agung Sultan Alauddin di sela-sela agenda Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK).
Dalam aksi spontan tersebut, kelompok mahasiswa membentangkan selebaran bertuliskan “Tolak Militer Masuk Kampus” sebagai bentuk penolakan terhadap pelibatan institusi militer dalam kegiatan pembinaan di area akademik.
Aksi tersebut tidak berlangsung lama setelah aparat keamanan internal kampus bersama sejumlah panitia PBAK turun tangan menghentikan demonstrasi dan mengamankan selebaran yang dibawa peserta.
Tekanan Disiplin dan Ancaman Pemecatan Akademik
Usai pembubaran aksi, situasi internal dilaporkan memanas. Sejumlah mahasiswa yang teridentifikasi terlibat dalam pembentangan selebaran tersebut dikabarkan menghadapi proses pemanggilan sidang etik disiplin kampus, disertai ancaman sanksi berat berupa pemutusan hak studi atau Drop Out (DO).
Isu ini mencuat ke publik setelah dokumentasi penertiban aksi tersebut beredar luas di platform media sosial melalui akun informasi lokal @lontara.today. Informasi mengenai dugaan intimidasi dan ancaman DO itu sontak menuai kecaman luas dari kalangan sivitas akademika, alumni, dan warganet.
Publik menilai respons represif yang ditunjukkan oleh otoritas kampus mencederai prinsip dasar demokrasi dan kebebasan mimbar akademik yang dijamin konstitusi.
Kekhawatiran terhadap Kemunduran Demokrasi Kampus
Gelombang reaksi di dunia maya menyoroti ironi pembungkaman kritik di ruang pendidikan tinggi. Banyak kalangan menilai institusi perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang dialektika yang terbuka terhadap diskursus kritis, bukan justru menerapkan pola penertiban yang kaku terhadap perbedaan pendapat.
Kritik publik juga menggarisbawahi kekhawatiran atas menguatnya kembali nuansa militerisme dan represi terhadap kebebasan sipil mahasiswa, yang dinilai mengingatkan pada iklim otoritarianisme masa lalu. Rentetan pengetatan ruang gerak mahasiswa di beberapa kampus negeri di Makassar menjadi alarm peringatan bagi masa depan kebebasan akademik nasional.
Hingga berita ini diturunkan, publik dan pegiat hak asasi manusia terus mendesak pimpinan rektorat agar mengedepankan mekanisme dialog yang humanis, serta menjamin hak-hak kebebasan berekspresi mahasiswa tanpa bayang-bayang kriminalisasi maupun pemecatan sepihak.[]
