SEANTERONEWS.com – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tengah menghadapi ujian berat terkait kepercayaan publik. Belakangan ini, institusi keuangan pelat merah tersebut menjadi sorotan setelah melakukan penundaan transaksi pada rekening milik Supriyono alias Botok, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Rekening tersebut diketahui menampung dana operasional untuk aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.
Meski Bank Mandiri menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap prosedur hukum dan permintaan aparat penegak hukum, insiden ini terlanjur memicu gelombang protes dari netizen. Seruan “boikot Bank Mandiri” sempat merajai tren di media sosial, mencerminkan betapa rapuhnya kepercayaan publik ketika akses terhadap dana pribadi tersentuh oleh tangan otoritas.
Respons atas pembekuan rekening ini tampak membingungkan bagi masyarakat. Bank Mandiri menyebut adanya permintaan aparat penegak hukum. Di sisi lain, Polda Metro Jaya meluruskan bahwa tindakan tersebut merupakan penundaan transaksi berdasarkan Pasal 26 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bukan pemblokiran permanen. Lebih lanjut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan tidak melakukan penghentian terhadap rekening tersebut.
“Bank bilang ada permintaan aparat, Polda bilang penundaan transaksi, namun PPATK mengaku tidak terlibat. Di tengah simpang siur ini, nasabah hanya bisa bertanya, uang saya di mana?” ujar seorang pemerhati perbankan. Ketidakselarasan narasi antarlembaga inilah yang kemudian memperburuk persepsi publik.
Pakar dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) mengingatkan agar wacana rush money atau boikot tidak disikapi secara berlebihan, mengingat fundamental keuangan Bank Mandiri secara korporasi tetap kuat dengan capaian laba bersih Rp30,4 triliun pada semester I 2026. Namun, pimpinan DPR RI juga menyoroti bahwa publik saat ini tidak sedang menghitung performa laba perusahaan, melainkan menghitung “rasa aman” mereka.
Masalah utamanya bukan pada nominal Rp80,9 juta yang tertahan, melainkan pada preseden yang tercipta. Muncul ketakutan kolektif di benak nasabah: “Jika hari ini uang orang lain bisa ditunda aksesnya, bagaimana dengan nasib uang saya esok hari?”
Kepercayaan adalah komoditas termahal di industri perbankan. Sekali kepercayaan itu hilang, ia tidak bisa dibeli kembali hanya dengan promosi cashback atau gimik pemasaran. Kasus ini menjadi alarm bagi perbankan di Indonesia untuk lebih transparan dan komunikatif ketika harus menjalankan regulasi yang bersinggungan dengan privasi nasabah.
Pada akhirnya, Bank Mandiri kini berada di persimpangan. Apakah ini akan menjadi catatan kaki dalam sejarah perjalanan panjang mereka, atau awal dari keretakan kepercayaan yang lebih luas? Jika rakyat mulai berteriak tentang boikot, mungkin yang harus diperiksa bukan sekadar saldo di dalam rekening, tetapi bagaimana institusi keuangan menempatkan kedaulatan nasabah di tengah tekanan kekuasaan. Kepercayaan yang sudah “mengepak koper” untuk pergi, seringkali tidak mudah untuk diajak pulang.[]
