Tingkat pengadopsian teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di tanah air menunjukkan grafik yang sangat masif. Data nasional mencatat angka penggunaan mencapai 92 persen pada awal 2026, memposisikan Indonesia sebagai salah satu pangsa pasar teknologi digital paling agresif di kawasan Asia Tenggara. Kendati demikian, antusiasme masyarakat tersebut berbanding terbalik dengan kepastian payung hukum yang menaunginya.
Hingga paruh kedua tahun 2026, dua draf Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur Peta Jalan AI Nasional serta Pedoman Etika AI belum kunjung disahkan. Padahal, penyusunan naskah regulasi tersebut telah rampung sejak penghujung tahun 2025. Keterlambatan legalisasi ini menempatkan Indonesia pada posisi krusial di tengah pusaran persaingan tata kelola teknologi global, yakni antara arus pendekatan kawasan Timur (model Shanghai) dan pengaruh korporasi Barat (model Silicon Valley).
Pusaran Diplomasi Algoritma Global Langkah Indonesia bergabung dengan World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) dalam forum kerja sama strategis di pertengahan 2026 menandai keterlibatan negara dalam ekosistem AI berbasis di Shanghai. Kemitraan ini menawarkan peluang transfer teknologi, penguatan rantai pasok semikonduktor dari mineral kritis, serta keterlibatan dalam perumusan standar internasional.
Di sisi lain, tekanan dari ekosistem teknologi Negeri Paman Sam juga berlangsung secara intensif. Sejumlah entitas global mendorong adanya peninjauan ulang terhadap draf Perpres AI yang sebenarnya sudah berada pada tahap akhir administratif. Kondisi tarik-ulur ini memperlihatkan fenomena “diplomasi algoritma”, di mana perebutan pengaruh geopolitik antarnegara dan korporasi transnasional kini bergeser pada perebutan wewenang penentuan regulasi teknologi di negara berkembang.
Dampak Kekosongan Hukum di Ruang Publik Laju pertumbuhan implementasi AI yang dimanfaatkan pada sektor pangan, kesehatan, hingga pendidikan belum diimbangi oleh kehadiran regulasi pengawas yang responsif. Ketiadaan payung hukum yang mengikat memicu berbagai kendala riil di masyarakat, mulai dari maraknya aksi penipuan berbasis deepfake, manipulasi konten visual tanpa izin, hingga penyebaran materi sintetis yang makin sulit diverifikasi keabsahannya.
Tanpa adanya aturan main yang mengikat, posisi tawar Indonesia berisiko hanya menjadi pasar konsumen tanpa kepemilikan nilai tambah teknologi yang berdaulat. Selain itu, kekosongan regulasi berpotensi menciptakan ketidakpastian standar etika digital di tengah masyarakat.
Langkah Strategis Penguatan Kedaulatan Digital Guna mengatasi ketimpangan antara laju teknologi dan regulasi, terdapat tiga langkah strategis yang perlu dicermati:
-
Percepatan Pengesahan & Transparansi: Mendorong finalisasi Perpres Peta Jalan dan Etika AI secara terbuka guna memastikan penyusunan regulasi murni berorientasi pada kepentingan nasional.
-
Penerapan Politik Bebas-Aktif Digital: Memanfaatkan kemitraan dengan ekosistem Timur maupun Barat secara seimbang demi menyerap transfer teknologi, riset, serta pengembangan kapasitas komputasi dalam negeri.
-
Penguatan Literasi Digital: Mengimbangi kehadiran peraturan dengan edukasi publik secara merata agar masyarakat mampu memahami potensi sekaligus risiko pemanfaatan AI secara bijak.
