BANDA ACEH — Menjelang peringatan dua dekade lebih ikrar perdamaian Bumi Seramoemecca, Lembaga Wali Nanggroe Aceh mengajak seluruh lapisan warga untuk terus merawat ketenteraman serta memperkokoh tali persaudaraan. Momentum bersejarah penandatanganan kesepakatan damai (MoU Helsinki) pada 15 Agustus 2005 silam ditegaskan sebagai pijakan mendasar pembangunan daerah secara bermartabat.
Dalam pernyataan resminya di Banda Aceh, Jumat (14/8/2026), Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al Haythar menyampaikan bahwa kebesaran jiwa para tokoh dan pimpinan masa lalu yang memilih jalur diplomasi telah mengubah wajah Aceh secara signifikan.
“Konsensus MoU Helsinki bukan sekadar penghentian pertikaian masa lalu, melainkan batu penjuru lahirnya iklim demokrasi, pemulihan ekonomi, serta tatanan sosial yang kondusif. Modal damai ini pula yang membuka ruang kepercayaan dunia internasional dalam mendukung proses rekonstruksi Aceh selepas musibah besar,” ungkap Malik Mahmud.
Memasuki usia ke-21 tahun kesepakatan tersebut, dinamika pembangunan di Aceh telah menunjukkan kemajuan di berbagai lini, mulai dari modernisasi infrastruktur, perbaikan mutu pendidikan, hingga penguatan tata kelola pemerintahan. Meski demikian, ketahanan sosial warga Aceh kerap diuji oleh beragam tantangan, termasuk saat bencana hidrometeorologi melanda berbagai kawasan pada akhir November 2025 lalu.
Nilai persatuan dan solidaritas antarwarga yang terbentuk berkat iklim damai dinilai menjadi modal utama masyarakat dalam bangkit merespons setiap cobaan. Oleh karena itu, Wali Nanggroe menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen—termasuk ulama, mantan kombatan, akademisi, jajaran TNI/Polri, hingga elemen pemuda—yang konsisten menjaga kedamaian di tanah Aceh.
“Perdamaian ini adalah titipan sejarah yang mesti dijaga lintas generasi. Saya mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu provokatif yang berpotensi memecah belah keharmonisan yang telah terjalin kokoh,” tegasnya.
Peringatan Hari Damai Aceh tahun 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi ajang seremoni tahunan, melainkan sarana refleksi untuk mempercepat pemerataan pembangunan yang inklusif serta menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Aceh di masa depan.
