JAKARTA – Pidato tegas Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan lima bendungan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat (10/7/2026) lalu, dinilai memuat pesan substantif yang jauh lebih mendalam ketimbang sekadar teguran birokrasi biasa. Pernyataan Presiden dipandang sebagai sebuah instruksi moral yang kuat untuk mengembalikan orientasi pelayanan aparatur negara kepada rakyat.
Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI sekaligus analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menerangkan bahwa peringatan keras yang dilayangkan oleh Kepala Negara ditujukan agar seluruh jajaran birokrasi, TNI, Polri, hingga Kejaksaan tidak kehilangan kesadaran etisnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh jabatan, fasilitas, dan kewenangan hukum yang melekat pada aparat merupakan amanah titipan dari publik, bukan hak istimewa yang bersifat absolut.
“Ini bukan sekadar teguran biasa, ini sudah menjadi instruksi moral. Presiden ingin mengingatkan agar aparat tidak merasa sebagai pemilik negara, melainkan hanya menjalankan amanah yang diberikan rakyat,” papar pria yang akrab disapa Hensa ini, Minggu (12/7/2026).
Hensa menyoroti metafora simbolis yang digunakan Presiden dalam pidatonya mengenai aspek “sepatu, bintang, dan topi berasal dari rakyat”. Pangkat dan atribut seragam militer maupun sipil, tegasnya, sama sekali tidak boleh disalahgunakan sebagai simbol superioritas kekuasaan yang menempatkan aparat merasa posisinya lebih tinggi dibanding masyarakat sipil.
“Kalau masih ada aparat yang merasa pangkat dan seragam membuat dirinya lebih tinggi dari rakyat, berarti ia gagal memahami pesan Presiden. Pangkat itu diberikan oleh rakyat, bukan turun dari langit,” tambah Hensa.
Lebih jauh, Hensa menilai lewat pidatonya, Presiden Prabowo tengah mendefinisikan kembali arti loyalitas bagi para abdi negara.
Kesetiaan seorang aparatur negara tidak boleh berhenti secara sempit pada loyalitas komando kepada pimpinan atau korps institusi semata, melainkan wajib bermuara dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan hajat hidup masyarakat.
Ia menekankan bahwa penegasan Presiden yang menyebut rakyat sangat membenci praktik korupsi adalah pesan yang sangat gamblang. Masalahnya kini terletak pada kesiapan para penyelenggara negara untuk benar-benar mau mendengarkan dan melakukan reformasi perilaku secara konkret di lapangan.
Menurut Hensa, publik sebenarnya tidak menuntut standar yang muluk-muluk dari para aparat negara. Keinginan masyarakat sangatlah sederhana, yaitu penegakan hukum dan pelayanan birokrasi yang adil, jujur, profesional, serta bersih dari penyalahgunaan wewenang.
Seragam dinas seharusnya menghadirkan rasa aman dan perlindungan, bukan justru memantik rasa khawatir di tengah publik.
“Rakyat tidak meminta aparat menjadi malaikat. Yang diharapkan hanyalah aparat bekerja secara adil, profesional, dan tidak menjadi beban bagi masyarakat. Seragam seharusnya memberikan rasa aman, bukan justru menimbulkan ketakutan,” urainya.
Kesuksesan dari arahan moral Presiden Prabowo di Lombok Barat ini nantinya tidak akan diukur dari seberapa megah narasi pidato yang disampaikan, melainkan dari konsistensi perubahan konkret perilaku pelayanan publik di lapangan dalam beberapa waktu mendatang. Publik akan terus menilai kinerja aparat melalui aksi nyata yang selaras dengan arahan Kepala Negara.[]
