SEANTERONEWS.com – Berakhirnya tren surplus neraca perdagangan Indonesia yang telah bertahan selama 72 bulan berturut-turut pada Mei 2026 memicu perhatian serius. Guna merespons defisit dagang tersebut, Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019–2024, Mulyanto, mengusulkan langkah taktis berupa pembentukan tabungan energi nasional secara bertahap.
Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan agar pemerintah segera menyusun cetak biru pembangunan cadangan strategis bahan bakar minyak (BBM) nasional (Strategic Petroleum Reserve/SPR). Target penyediaan cadangan energi ini dipatok minimal mampu menyokong kebutuhan impor bersih domestik selama 90 hari, sejalan dengan standar tata kelola energi internasional.
Impor Migas Mengancam Ketahanan Devisa
Menurut analisis Mulyanto, pembengkakan impor di sektor minyak dan gas bumi (migas), khususnya komoditas BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), telah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas keuangan dan ketahanan fiskal negara. Fenomena defisit neraca perdagangan ini membuktikan bahwa urusan energi kini telah bergeser dari isu sektoral menjadi masalah fundamental pertahanan ekonomi nasional.
“Setiap liter BBM dan setiap kilogram LPG yang kita impor berarti devisa negara keluar. Sebaliknya, setiap keberhasilan mengurangi impor energi akan langsung memperkuat neraca perdagangan, cadangan devisa, dan nilai tukar rupiah. Ini artinya, ketahanan energi adalah sumber bagi ketahanan devisa kita,” urai Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu malam (8/7/2026).
Selama beberapa tahun belakangan, surplus perdagangan komoditas nonmigas memang masih mampu menutupi kerugian transaksi migas. Namun, begitu terjadi lonjakan harga minyak mentah dunia di saat Indonesia tidak memiliki tabungan cadangan energi, nilai impor membubung tinggi dan memaksa neraca perdagangan terperosok ke zona merah. Ketergantungan kronis ini dinilai menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi.
Urgensi Konsep Berdikari dan Efisiensi Energi
Mulyanto mengapresiasi upaya transisi energi pemerintah yang mulai mensubstitusi konsumsi LPG impor menggunakan Compressed Natural Gas (CNG) berbasis gas alam domestik. Walau begitu, ia mewanti-wanti bahwa kebijakan tersebut tetap kurang kokoh jika tidak dibarengi pembentukan SPR BBM nasional.
Keberadaan cadangan strategis ini dinilai krusial untuk melindungi stabilitas suplai domestik dari ancaman geopolitik global, hambatan distribusi, gejolak harga, maupun bencana alam. Kapasitas operasional BBM Indonesia saat ini dipandang masih sangat terbatas dibandingkan negara-negara tetangga.
Di samping menyuarakan tangki penyimpanan SPR, Mulyanto mendesak pemerintah melakukan restrukturisasi total pada manajemen hulu migas nasional. Langkah tersebut harus diiringi dengan peningkatan kapasitas produksi minyak mentah dalam negeri serta percepatan pembangunan dan modernisasi kilang-kilang BBM baru.
“Ke depan, kebijakan energi harus disusun secara terpadu dari hulu hingga hilir. Peningkatan produksi migas, ekspansion kilang, substitusi LPG impor dengan gas domestik, serta pembangunan cadangan strategis BBM nasional harus menjadi satu kesatuan strategi nasional yang saling memperkuat,” pungkasnya.[]
