BANDA ACEH – Konsolidasi politik dan penguatan kapasitas kader kembali digenjot oleh Partai Golongan Karya (Golkar) di Provinsi Aceh. Bertempat di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, partai berlambang pohon beringin ini menggelar serangkaian agenda strategis yang meliputi Pelantikan Pengurus Golkar Aceh, Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh anggota DPRA dan DPRK se-Aceh, serta Rapat Kerja Daerah (Rakerda).
Acara akbar tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Dalam momentum ini, Golkar merumuskan sejumlah langkah konkret yang tidak hanya berfokus pada pemenangan politik, tetapi juga pada eskalasi kesejahteraan masyarakat di Tanah Rencong.
Salah satu agenda utama yang menjadi sorotan dalam Rakerda kali ini adalah komitmen Golkar Aceh untuk memperjuangkan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Melalui koordinasi intensif dengan Ketua Umum Bahlil Lahadalia, Golkar menargetkan agar alokasi Dana Otsus sebesar 2,5 persen dari Plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dapat direalisasikan dan dioptimalkan demi kesejahteraan rakyat Aceh.
Lebih dari sekadar angka, partai juga tengah mematangkan cetak biru (blue print) pengelolaan Dana Otsus gelombang kedua. Desain kebijakan ini diarahkan agar serapan anggaran tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur berskala besar, melainkan berfokus pada program-program pemberdayaan yang manfaat ekonomi dan sosialnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lapisan bawah.
Selain isu strategis daerah, Bahlil Lahadalia juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pengurus di daerah. Ia meminta agar eksistensi partai tidak hanya terlihat menjelang pemilu, melainkan harus hadir setiap hari di tengah masyarakat.
Untuk itu, Bahlil menginstruksikan agar seluruh kantor Golkar, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dibuka seluas-luasnya untuk publik.
Kantor partai diamanatkan untuk bertransformasi menjadi sarana diskusi publik serta ruang promosi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah inovatif ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian akar rumput dan mendorong kemandirian ekonomi rakyat Aceh.
Dalam aspek konstelasi politik dan pemerintahan lokal, Rakerda ini sekaligus mempertegas arah haluan Partai Golkar. Secara institusi, Golkar menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh roda pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fad).
Sinergi antara Partai Golkar dan pemerintah daerah ini diyakini akan menjadi fondasi yang kuat untuk mengawal stabilitas politik sekaligus memastikan percepatan pembangunan di Aceh berjalan selaras dengan visi kesejahteraan yang dicanangkan bersama.[]
