SEANTERONEWS.com – Desakan penambahan alokasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) kian menguat. Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, mendesak keras Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengevaluasi sistem distribusi sekaligus menambah pasokan kuota Bio Solar dan Pertalite di daerah tersebut.
Langkah tegas ini disuarakan menyusul kemacetan antrean panjang kendaraan yang terus berulang di berbagai SPBU lokal. Persoalan ini memicu keprihatinan mendalam setelah viralnya musibah seorang sopir truk yang dilaporkan meninggal dunia saat sedang mengantre solar bersubsidi di SPBU Rejodadi, Sembawa, Kabupaten Banyuasin.
“Kami turut berduka atas meninggalnya seorang sopir saat mengantre solar. Apa pun penyebab medisnya nanti, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa antrean BBM subsidi yang berlangsung berjam-jam tidak boleh terus dianggap sebagai hal yang normal,” ungkap Gunhar dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (8/7/2026).
Gunhar menilai bahwa kemacetan antrean Bio Solar di Sumsel merupakan persoalan struktural yang sudah berlangsung lama. Di samping dipengaruhi oleh hambatan teknis penyaluran di lapangan, fenomena ini mengindikasikan bahwa volume kuota yang disediakan pemerintah pusat tidak lagi sebanding dengan laju kebutuhan harian masyarakat.
Ia meminta BPH Migas segera memetakan SPBU yang kerap menghadapi kendala distribusi serta mengevaluasi ulang kebijakan pembagian porsi BBM subsidi untuk Provinsi Sumatera Selatan.
Merujuk pada draf data Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, alokasi Bio Solar untuk Sumsel pada tahun 2026 dipatok sebesar 629.509 kiloliter (KL). Hingga posisi 4 Juli 2026, realisasi penyaluran dilaporkan telah menyentuh angka 315.603 KL. Dengan rata-rata konsumsi harian sekitar 2,430 KL, kuota tersebut diproyeksikan akan habis sebelum waktunya, tepatnya pada 3 Desember 2026.
Gunhar menyoroti dilema pelik yang dihadapi oleh pengelola SPBU di daerah. Apabila jam operasional SPBU diperpanjang demi mengurai kepadatan antrean, maka stok kuota Bio Solar justru diproyeksikan habis lebih awal, yakni sekitar tanggal 10 November 2026.
Guna menjaga keamanan pasokan energi hingga akhir tahun, Sumatera Selatan diperkirakan membutuhkan tambahan kuota cadangan sekitar 437.400 KL Bio Solar.
“Ini menjadi dilema. Di satu sisi antrean harus diurai agar masyarakat tidak menunggu berjam-jam. Namun di sisi lain, jika penyaluran ditingkatkan tanpa penambahan kuota, stok justru akan lebih cepat habis. Karena itu pemerintah harus segera menyetujui penambahan kuota BBM subsidi bagi Sumatera Selatan,” tegas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Peningkatan konsumsi ini dinilai wajar seiring dengan melonjaknya roda aktivitas ekonomi di sektor logistik, perkebunan, pertanian, pertambangan, dan transportasi darat di Sumsel. Berdasarkan data penjualan retail Pertamina Patra Niaga Sumbagsel, rata-rata serapan harian Bio Solar di Sumsel yang semula berkisar di angka 1,6 juta liter, kini melambung hingga 2,06 juta liter per hari pada Juli 2026.
“Pemerintah jangan menunggu sampai masyarakat semakin kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Antrean panjang yang terus berulang bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi beban bagi para sopir, petani, nelayan, dan pelaku usaha yang bergantung pada BBM subsidi,” pungkas Gunhar.[]
