BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, menyuarakan penolakan tegas terhadap skema pengelolaan cadangan gas bumi di Blok Andaman. Pihaknya menuntut agar kekayaan alam di perairan Serambi Mekkah tersebut tidak langsung disedot habis dan dialirkan seluruhnya ke Pulau Jawa.
Reaksi ini dipicu oleh adanya wacana pembangunan pipa transmisi gas bawah laut yang diproyeksikan langsung menuju Jakarta. Menurut Mualem, skema tersebut berisiko mengesampingkan kepentingan pembangunan daerah penghasil.
“Pipa gas yang dibangun itu direncanakan tersambung hingga ke Jakarta, sehingga kita khawatir masyarakat Aceh tidak akan mendapatkan apa-apa,” ujar Mualem dalam pernyataannya, Senin (1/6/2026).
Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini mengingatkan pemerintah pusat agar tidak kembali mereplikasi pola eksploitasi masa lampau, berkaca pada pengelolaan ladang gas Arun di era Orde Baru. Ia menegaskan bahwa rakyat Aceh tidak boleh lagi diposisikan sebagai pemantau pasif di tengah pemanfaatan sumber daya alam milik mereka sendiri.
“Kita semua tentu masih ingat bagaimana pengelolaan gas Arun di bawah pemerintahan era Soeharto dahulu, di mana masyarakat lokal hanya ditempatkan sebagai penonton terbaik,” ungkapnya dengan nada lugas.
Guna mengawal perjuangan regulasi ini, Mualem mengetuk pintu hati para tokoh intelektual, politisi, serta pejabat asal Aceh yang saat ini menduduki posisi strategis di lingkaran pemerintahan pusat untuk bersatu pasang badan.
Ia mengakui secara terbuka bahwa dirinya bersama Lembaga Wali Nanggroe Aceh membutuhkan dukungan kolektif yang kuat demi mengimbangi kekuatan korporasi dan kebijakan berskala besar di tingkat nasional.
“Perjuangan ini tidak bisa kami lakukan sendiri bersama Wali Nanggroe karena ada kekuatan kepentingan yang jauh lebih besar di tingkat pusat,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Aceh menginginkan adanya alokasi pasokan gas yang disisakan khusus untuk kebutuhan domestik daerah. Alokasi ini dinilai krusial untuk menghidupkan kembali sektor manufaktur dan industri hilirisasi baru di daratan Aceh, seperti di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Keberadaan industri pengolahan di darat (onshore) diyakini akan menjadi mesin penggerak ekonomi yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal.
“Setidaknya harus ada kuota gas yang ditinggalkan dan diolah di Aceh, jangan dibawa keluar semua. Dengan begitu, kita bisa membangun pabrik-pabrik baru di Arun atau kawasan sekitarnya agar generasi muda kita bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak,” pungkas Mualem.
Sikap tegas Gubernur Aceh ini sebelumnya juga telah diwujudkan lewat langkah administratif resmi. Pemerintah Aceh telah melayangkan surat resmi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna meminta penundaan persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo di wilayah kerja South Andaman.
Langkah taktis tersebut diambil demi mendesak operator migas, Mubadala Energy, agar menyepakati konsep pengolahan gas di darat (Onshore Processing Facility) ketimbang opsi pengolahan terapung di tengah laut (Floating Production Storage and Offloading).[]
