SEANTERONEWS.com – Kementerian Haji dan Umrah memberikan penjelasan resmi terkait pemberitaan mengenai jemaah haji asal Bangkalan, Jawa Timur, yang tergabung dalam kelompok terbang SUB-72, yang dilaporkan sempat tidak mendapatkan jatah konsumsi saat berada di Mina.
Pihak otoritas menegaskan bahwa persoalan tersebut telah ditangani dan disebabkan oleh kendala teknis dalam mekanisme penyaluran di lapangan, bukan karena ketiadaan pasokan makanan.
Peristiwa tersebut terjadi pada hari pertama fase mabit jemaah di Mina, tepatnya pada Rabu (27/5/2026). Berdasarkan penelusuran mendalam yang dilakukan oleh tim pengawas, ditemukan adanya deviasi atau ketidaksesuaian prosedur operasional distribusi antara pihak penyedia katering (syarikah) dan petugas pengawas konsumsi yang berjaga di Markaz 71.
Masalah bermula ketika logistik konsumsi yang semestinya diserahkan secara resmi kepada koordinator pengawas justru ditaruh begitu saja oleh pihak syarikah di koridor tengah gang tenda. Penempatan ini dilakukan tanpa adanya konfirmasi atau pemberitahuan kepada petugas yang bertanggung jawab di lokasi tersebut.
Kelalaian ini diperparah dengan tidak adanya dokumen tanda terima penyerahan barang yang biasanya menjadi bukti otentik laporan distribusi konsumsi. Kondisi tanpa koordinasi ini menyulitkan para petugas di lapangan untuk memetakan rombongan jemaah mana saja yang sudah menerima makanan dan rombongan mana yang terlewatkan.
Guna mengantisipasi dampak yang lebih luas, petugas pengawas konsumsi mengambil langkah inisiatif dengan menyisir dan memeriksa satu per satu tenda jemaah secara langsung. Petugas kemudian menyalurkan makanan secara manual kepada rombongan jemaah yang didapati belum menerima jatah konsumsinya.
Proses verifikasi fisik serta pendistribusian ulang ini memakan waktu yang cukup lama karena harus dilakukan secara menyeluruh dan teliti. Seluruh kendala distribusi tersebut akhirnya dapat diselesaikan sepenuhnya pada sore hari, setelah dipastikan tidak ada lagi jemaah di lokasi yang terlewatkan.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, menegaskan kembali bahwa insiden ini murni merupakan kesalahan alur koordinasi pengiriman di tingkat operasional darat, bukan akibat keterbatasan stok makanan.
“Dari hasil pemeriksaan kami, ketersediaan porsi konsumsi untuk jemaah sebenarnya mencukupi dan tidak ada kekurangan stok. Hambatan murni dipicu oleh kendala teknis operasional distribusi, di mana serah terima makanan tidak terdokumentasi secara formal melalui prosedur resmi,” terang Ichsan saat memberikan keterangan pers di Makkah, Sabtu (30/5/2026).
“Kondisi tersebut memaksa petugas pengawas melakukan validasi manual dari tenda ke tenda guna memastikan hak seluruh jemaah atas layanan konsumsi terpenuhi dengan baik,” tambahnya.
Mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang pada fase ibadah berikutnya, Kementerian Haji dan Umrah telah memanggil dan berkoordinasi dengan pihak syarikah mitra untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki sistem pengawasan distribusi.
“Kami telah meminta komitmen pihak syarikah agar ke depan seluruh rantai pasok konsumsi dikawal ketat sesuai SOP. Setiap pengiriman wajib disertai notifikasi kepada pengawas serta dilengkapi pencatatan dokumen serah terima yang jelas. Langkah disiplin ini penting agar pemantauan di lapangan tetap akurat,” tegas Ichsan.
Di akhir penjelasannya, Kementerian Haji dan Umrah turut menyampaikan apresiasi atas tindakan responsif dan kerja keras para petugas lapangan yang cepat melakukan penyisiran serta pembagian ulang logistik secara mandiri demi kenyamanan para jemaah.[]
