SEANTERONEWS.com – Pemerintah Republik Islam Iran kembali mempertegas posisinya dalam konstelasi politik global dengan mengedepankan prinsip perdamaian yang bermartabat. Teheran menyatakan kesiapannya untuk menempuh jalan damai, namun dengan syarat mutlak bahwa kehormatan serta hak-hak kedaulatan nasional tetap terjaga tanpa kompromi.
Pesan diplomatik ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazem Gharibabadi, bertepatan dengan peringatan pembebasan kota pelabuhan Khorramshahr dari pendudukan Irak pada 24 Mei 1982 silam.
Melalui unggahan di platform X pada Minggu (24/5/2026), Gharibabadi menyebut peringatan “3 Khordad” dalam kalender Iran bukan sekadar seremonial sejarah. Ia menilai momen tersebut adalah pengingat bagi dunia mengenai hak sah suatu bangsa yang menjadi korban agresi untuk mempertahankan wilayah, kemerdekaan, dan martabatnya.
Gharibabadi menekankan bahwa keberhasilan merebut kembali Khorramshahr setelah lebih dari 500 hari pendudukan selama perang delapan tahun merupakan bukti nyata kemenangan tekad rakyat Iran atas kekuatan besar dunia yang menyokong agresor saat itu.
“Khorramshahr adalah simbol kemenangan tekad nasional atas agresi yang dirancang dengan perhitungan kekuatan dunia. Namun, perhitungan itu gagal di hadapan keyakinan, perlawanan, dan kemandirian bangsa Iran yang agung,” tulis Gharibabadi.
Logika kemenangan sejarah tersebut, menurutnya, masih menjadi kompas kebijakan luar negeri Teheran hingga hari ini. Iran tetap konsisten pada prinsip: perdamaian melalui kekuatan, diplomasi dengan martabat, serta pembelaan teguh terhadap integritas wilayah.
Pernyataan tegas ini muncul di tengah situasi regional yang masih memanas. Sebagaimana diketahui, konflik terbaru dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan rezim Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Serangan tersebut memicu balasan dari Iran terhadap titik-titik strategis lawan di kawasan, termasuk kebijakan penutupan Selat Hormuz bagi kapal-kapal musuh.
Meski ketegangan masih tinggi, celah diplomasi mulai terbuka. Pakistan kini tengah memainkan peran krusial sebagai mediator untuk mengakhiri konflik. Laporan terbaru menyebutkan bahwa mediasi tersebut telah menunjukkan progres positif melalui rancangan nota kesepahaman (MoU) yang terdiri dari 14 poin.
Iran memberikan sinyal positif terhadap upaya perdamaian tersebut, namun tetap memberikan catatan tebal. Teheran tidak akan membiarkan proses diplomasi menggerus hak-hak rakyatnya atau melemahkan kedaulatan negara.
“Saat ini, Iran mengikuti logika yang sama: perdamaian dengan kekuatan dan pembelaan yang teguh terhadap hak-hak rakyat kami tercinta,” pungkas Gharibabadi.
Dengan posisi ini, Iran mengirimkan pesan jelas kepada Washington dan sekutunya bahwa jalan menuju stabilitas di kawasan hanya bisa dicapai melalui penghormatan terhadap integritas wilayah dan pengakuan atas hak-hak nasional Iran secara adil.[]
