MAKKAH – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) terus memperkuat skenario mitigasi dan pelayanan lapangan menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa seluruh kesiapan kini telah memasuki tahap final demi menjamin keamanan serta kenyamanan para tamu Allah.
Dalam keterangan resminya di Makkah pada Jumat (22/5/2026), Dahnil menyebutkan bahwa operasional Armuzna akan dimulai dalam dua hari ke depan. Pihaknya berfokus pada upaya antisipasi terhadap berbagai kendala teknis yang kerap muncul di lapangan.
“Masa puncak haji atau Armuzna tinggal menghitung hari. Kami telah menyiapkan strategi maksimal untuk antisipasi dan mitigasi berbagai potensi masalah agar jemaah bisa beribadah dengan khusyuk,” ujar Dahnil.
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian serius pemerintah tahun ini adalah manajemen tenda jemaah. Guna menghindari penumpukan atau kesalahan penempatan, tim petugas di lapangan telah melakukan pemetaan lokasi tenda secara mendetail.
Dahnil menjelaskan, penempatan jemaah tidak lagi hanya berdasarkan kloter atau daerah asal, melainkan sudah dilakukan secara spesifik hingga identitas personal.
“Kami sedang memastikan penertiban tenda agar distribusi ruang bagi jemaah berjalan adil dan sesuai kebutuhan. Tim di lapangan mengecek langsung lokasi berdasarkan kloter, wilayah seperti Sumatera Utara atau Jawa Tengah, bahkan kami pastikan hingga level by name,” jelasnya secara rinci.
Selain masalah infrastruktur, Wamenhaj juga menekankan pentingnya kesatuan komando dalam penyelenggaraan haji. Ia mengingatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan wajib mematuhi seluruh instruksi dari Kementerian Haji dan Umrah sebagai pelaksana tunggal haji.
Dahnil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi tindakan oknum atau lembaga yang mengabaikan aturan dan berpotensi merugikan jemaah.
“KBIHU harus tertib. Semua aturan harus berada di bawah kendali Kementerian Haji dan Umrah. Jika ada KBIHU atau oknum yang tetap bandel, saya pastikan izinnya akan langsung kami cabut. Kami tidak ingin keselamatan dan hak jemaah dikorbankan,” tegas Dahnil dengan nada peringatan.
Penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M ini mengusung misi besar yang berorientasi pada kepuasan jemaah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dahnil menyebutkan bahwa setiap petugas haji memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga negara yang telah lama menanti keberangkatan mereka.
“Presiden berpesan bahwa tugas kita adalah melayani mimpi besar umat muslim. Bagi setiap muslim, naik haji adalah impian tertinggi. Tugas kami adalah memastikan mimpi-mimpi mereka menjadi sempurna melalui pelayanan yang berkualitas,” pungkasnya.[]
