SEANTERONEWS.com – Pendekatan tata kelola kolaboratif (collaborative governance) di era modern mutlak membutuhkan keterlibatan aktif institusi pendidikan tinggi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini tidak sekadar berfokus pada pembangunan infrastruktur sistem digital yang terintegrasi, melainkan juga menata ekosistem sumber daya manusia (SDM). Tujuannya jelas: menyiapkan talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang responsif dan adaptif terhadap disrupsi teknologi.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyoroti fungsi krusial kampus dalam melahirkan talenta digital di sektor birokrasi. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri agenda Universitas Padjadjaran (Unpad) Talent & Employer Partnership Summit 2026 yang digelar di Kampus Unpad Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/5/2026).
Menurut Rini, terdapat beberapa peran strategis yang bisa diambil oleh perguruan tinggi. “Langkah esensial pertama adalah menyelaraskan kurikulum akademik agar selaras dengan tuntutan kompetensi masa depan,” paparnya di hadapan sivitas akademika Unpad.
Peran strategis kedua adalah memposisikan kampus sebagai mitra utama (strategic partner) bagi pemerintah. Sementara langkah ketiga diwujudkan melalui pembentukan pusat talenta digital kolaboratif (collaborative digital talent hub) yang mampu menjembatani dinamika dunia akademik dengan realitas birokrasi.
Mendorong Pengalaman Nyata dan Kebijakan Berbasis Bukti
Secara praktis, Rini menjelaskan bahwa penguatan sinergi ini dapat dieksekusi melalui program pemagangan terstruktur, kolaborasi proyek lintas sektor, dan pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning). Ia berharap, melalui metode ini, para mahasiswa dan talenta muda memiliki bekal pengalaman konkret untuk memecahkan berbagai tantangan riil di ranah pelayanan publik.
Lebih jauh, Menteri Rini memandang para akademisi sebagai motor kepemimpinan intelektual. Pemikiran berbasis riset empiris (evidence-based) sangat krusial dalam menyusun dan memperkuat birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, kolaborasi pentahelix ini harus terus didorong demi mencetak talenta yang siap menghadapi tantangan masa depan (future-ready talent) sekaligus melahirkan profil ASN yang bervisi global.
Birokrasi Berdampak: Melayani Bersama Masyarakat
Ke depan, paradigma tata kelola pemerintahan akan bergeser secara masif menuju sistem yang jauh lebih partisipatif. Pemerintah tidak lagi memosisikan diri sekadar bekerja untuk masyarakat, melainkan bekerja bersama masyarakat.
“Kampus memiliki andil besar dalam mencetak SDM unggul, membangun kultur kerja yang kolaboratif, serta memicu lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang inovatif dan terukur,” tegas Rini.
Ia meyakini, arsitektur birokrasi masa depan harus lebih fleksibel dan berpusat pada kebutuhan nyata rakyat. Kinerja birokrasi dituntut untuk menghadirkan layanan yang memberikan dampak positif secara langsung, bukan lagi sekadar urusan penyelesaian administrasi di atas tumpukan kertas. Bagi Rini, ruang diskursus di lingkungan kampus seperti Unpad harus dimanfaatkan untuk merajut kolaborasi yang lebih erat antarpemangku kepentingan.
“Masa depan tata kelola negara ini tidak murni bergantung pada seberapa canggih teknologi yang kita miliki, melainkan oleh manusia-manusia unggul di baliknya yang mampu bekerja sama secara adaptif dan merumuskan kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.[]
