DINAMIKA politik pasca-Pemilu terus menghadirkan tantangan baru bagi keluarga besar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Kini, muncul fenomena yang disebut sebagai “JK Effect“, sebuah tekanan politik yang dipicu oleh sentilan Wakil Presiden ke-10 RI, Jusuf Kalla (JK), terkait keabsahan ijazah Jokowi. Isu ini dinilai menjadi batu sandungan serius bagi masa depan politik trah Jokowi, tak terkecuali bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Analisis tersebut mengemuka dalam forum diskusi publik bertajuk Obor Rakyat Reborn: JK Effect dan Nasib Trah Jokowi 2029 yang diselenggarakan di Cikini, Jakarta Pusat, pada Sabtu (16/5/2026).
Pengamat politik sekaligus Guru Besar London School of Public Relations (LSPR), Lely Ariani, memandang bahwa polemik antara JK dan Jokowi telah memperluas eskalasi tekanan terhadap lingkaran kekuasaan saat ini.
“Peristiwa dengan Pak JK ini adalah batu ujian nyata. Ini jauh lebih besar daripada sekadar anekdot politik picisan yang selama ini dibangun mengenai sosok Pak Jokowi,” papar Lely.
Lebih jauh, Lely memproyeksikan perjalanan PSI menuju Pemilu 2029 akan semakin terjal. Evaluasi pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa strategi menempelkan citra sebagai “Partainya Jokowi” gagal menjadi magnet elektoral yang efektif.
“Ketika PSI mengklaim diri sebagai partai Jokowi namun gagal menang, itu membuktikan bahwa branding nama Pak Jokowi tidak lagi cukup kuat di mata pemilih,” jelasnya. Lely juga mengingatkan bahwa manuver elite politik dan relawan di sekitar Jokowi justru berpotensi menenggelamkan wibawa mantan presiden tersebut jika tidak berhati-hati.
Kritik tajam juga datang dari mantan Wakil Ketua Umum Projo, Budianto Tarigan. Ia menilai kubu Jokowi dan PSI telah melakukan blunder fatal karena merespons permintaan JK dengan serangan balik bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
Budianto menyoroti munculnya rentetan laporan polisi dan peredaran potongan video pidato JK yang dipelintir sesaat setelah JK secara terbuka menyarankan Jokowi untuk sekadar memperlihatkan ijazahnya ke publik.
“Hari ini PSI kedodoran, dan Pak Jokowi babak belur karena salah langkah. Jangan pernah coba-coba memainkan isu agama demi kepentingan politik,” tegas Budianto.
Ia menyayangkan respons defensif tersebut. Mengingat rekam jejak kedekatan mereka sebagai mantan Presiden dan Wakil Presiden, Budianto menilai Jokowi seharusnya bisa meredam polemik ini dengan mudah, yakni dengan langsung menunjukkan fisik ijazahnya.
Di sisi lain, pernyataan paling kontroversial dalam diskusi tersebut datang dari Sri Eko Sriyanto Galgendu, mantan penasihat spiritual Jokowi. Secara mengejutkan, Eko mengklaim bahwa polemik ijazah palsu ini sebenarnya dikendalikan oleh Jokowi sendiri.
Eko menganalogikan situasi ini dengan legenda Joko Tingkir—sebuah kisah tentang seseorang yang sengaja menciptakan kekacauan (melepas banteng) agar ia bisa tampil sebagai pahlawan yang menaklukkannya dan mendapat hadiah besar dari raja.
“Jika kita membedah masalah ijazah palsu Pak Jokowi, saya selalu menekankan siapa dalang di baliknya. Saya titip satu kalimat yang harus terus diingat: dalang dari permasalahan ijazah palsu ini adalah Jokowi sendiri,” pungkas Eko dengan penuh penekanan.
Rangkaian kritik dari berbagai tokoh ini mengisyaratkan bahwa bayang-bayang masa lalu dan tata kelola isu di lingkaran terdekat akan sangat menentukan apakah trah politik Jokowi mampu bertahan atau justru redup di panggung Pemilu 2029 mendatang.[]
