SEANTERONEWS.com – Pola konsumsi informasi masyarakat telah mengalami pergeseran drastis. Platform media sosial kini mengambil alih peran sebagai rujukan utama publik, mulai dari membaca berita, mencari lowongan pekerjaan, hingga memahami regulasi negara.
Merespons disrupsi digital ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyadari bahwa pendekatan komunikasi pemerintah yang kaku, formal, dan satu arah tidak lagi efektif. Guna menciptakan terobosan, Kemnaker resmi menggandeng Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA FIKOM UNPAD) untuk merumuskan strategi diseminasi informasi berbasis data dan teknologi mutakhir.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor Kemnaker, Jakarta, pada Senin (11/5/2026). Prosesi kesepakatan ini diteken oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi bersama Sekretaris Jenderal IKA FIKOM UNPAD Ivan Garda. Momen penting ini turut disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Ketua Umum IKA FIKOM UNPAD Hendri Satrio.
Menembus ‘Gelembung’ Algoritma Media Sosial
Dalam arahannya, Menaker Yassierli menyoroti besarnya pengaruh algoritma platform digital terhadap cara pandang masyarakat. Ia memaparkan fenomena di mana audiens cenderung terkurung dalam gelembung informasi yang homogen, karena sistem secara otomatis terus menyodorkan konten yang sejenis dengan riwayat pencarian mereka.
“Begitu kita berinteraksi dengan satu topik, sistem akan membanjiri kita dengan sajian serupa,” urai Yassierli.
Kondisi inilah yang menuntut pemerintah untuk menyusun narasi publik dengan presisi tinggi. Kebijakan negara harus dikemas sedemikian rupa agar tidak sekadar numpang lewat di beranda media sosial, melainkan tetap relevan, jernih, dan tidak memicu kebisingan di ruang siber.
Lebih jauh, Yassierli memandang kemampuan komunikasi di era sekarang merupakan keahlian fundamental bagi seluruh lini profesional, baik birokrat, pengusaha, maupun pekerja. Oleh karenanya, Kemnaker tengah mengkaji peluang penerapan sertifikasi kompetensi komunikasi khusus bagi para pekerja di sektor tersebut.
Narasi Birokrasi yang Lebih Membumi
Selama ini, tak jarang kebijakan pemerintah menemui resistensi karena disampaikan menggunakan diksi birokratis yang rumit dan terlalu teknis. Melalui kolaborasi strategis dengan IKA FIKOM UNPAD, gaya penyampaian aturan ketenagakerjaan akan dirombak total.
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadopsi gaya komunikasi masyarakat siber yang menyukai konten visual, singkat, padat, namun komprehensif. Tujuan utamanya adalah memastikan esensi informasi dapat dicerna oleh seluruh pemangku kepentingan—mulai dari tenaga kerja, korporasi, hingga masyarakat luas.
Bagi Kemnaker, transparansi dan akurasi data adalah fondasi untuk membangun kepercayaan (public trust). “Esensi dari komunikasi publik adalah memastikan masyarakat tidak sekadar tahu, namun benar-benar memahami dan merasakan manfaat dari sebuah kebijakan ketenagakerjaan di kehidupan nyata,” tegas Yassierli.
Ekosistem Media dan Nasib Para Jurnalis
Tantangan disrupsi komunikasi rupanya tidak hanya memusingkan instansi pemerintah. Ketua Umum IKA FIKOM UNPAD, Hendri Satrio, menekankan bahwa ekosistem media massa juga sedang bertarung mempertahankan eksistensinya.
Para jurnalis di lapangan kini menghadapi persaingan yang tidak simetris. Rival mereka bukan lagi sesama institusi pers, melainkan gempuran kreator konten, influencer, hingga barisan buzzer. Mirisnya, mekanisme algoritma seringkali membuat potongan video pendek tanpa konteks lebih cepat viral (trending) dibandingkan karya jurnalistik mendalam yang sudah melewati proses verifikasi ketat.
“Nasib para pekerja media di tengah arus pergerakan informasi yang instan ini adalah hal mendesak yang wajib kita perhatikan,” ungkap Hendri.
Ia menambahkan, di era ini, komunikasi telah bertransformasi menjadi senjata strategis yang menentukan produktivitas dan kualitas tatanan sosial. Membawa semangat dasar organisasi yakni “Komunikatif, Produktif, dan Kompeten”, Hendri optimis kolaborasi ini tidak sekadar berakhir di atas kertas.
“Kami berharap kerja sama ini membuahkan cetak biru yang konkret untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam mengorkestrasi komunikasi publik yang mencerdaskan di tengah derasnya arus digitalisasi,” tutupnya.
