Di tengah polarisasi politik Amerika Serikat yang kian tajam, muncul satu isu langka yang menyatukan suara warga dari berbagai spektrum: kecemasan mendalam atas pengumpulan data pribadi oleh lembaga pemerintah. Laporan terbaru yang dirilis oleh Center for Democracy & Technology (CDT) pada Selasa (31/3/2026) mengungkapkan bahwa mayoritas warga Amerika merasa terancam oleh potensi penyalahgunaan informasi mereka oleh negara.
Berdasarkan survei terhadap ribuan responden, sebanyak 39% menyatakan “sangat khawatir” dan 35% lainnya merasa “agak khawatir” terhadap risiko privasi dan keamanan data yang disimpan oleh instansi pemerintah.
Kesepakatan Lintas Partai yang Luar Biasa
Berbeda dengan banyak isu nasional yang sering kali memecah pemilih berdasarkan afiliasi partai, masalah privasi data menunjukkan konsistensi yang mengejutkan. Tercatat 77% pemilih Demokrat, 75% Republik, dan 69% pemilih independen sepakat bahwa mereka cemas akan cara pemerintah mengelola data warga.
“Tingkat kekhawatiran ini sangat tinggi dan konsisten di seluruh kelompok demografis,” ujar Elizabeth Laird, Direktur Program Equity in Civic Tech di CDT. Kesamaan pandangan ini mencakup lintas ras dan gender, meskipun generasi yang lebih tua—khususnya Baby Boomers (84%)—tercatat lebih skeptis dibandingkan generasi Z (65%).
Ketakutan akan Pelacakan dan Kebocoran
Responden menyoroti beberapa skenario spesifik yang menghantui pikiran mereka:
Pelanggaran Data: 83% khawatir basis data pemerintah diretas oleh pihak tak bertanggung jawab.
Berbagi Data Tanpa Izin: 78% cemas informasi pribadi mereka dibagikan antar lembaga federal tanpa persetujuan.
Pengawasan Ketat: 73% percaya bahwa tanpa undang-undang privasi yang kuat, lembaga pemerintah akan menggunakan data untuk melacak siapa pun yang mereka inginkan.
Dampak Kebijakan dan Pengawasan Wajah
Kecemasan ini bukan tanpa alasan. Belakangan, staf dari departemen efisiensi pemerintahan (DOGE) menuai kritik tajam karena dianggap ceroboh dalam mengakses basis data sensitif Departemen Keuangan guna mencari dugaan penipuan.
Di sisi lain, penggunaan teknologi pengenal wajah oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) terhadap imigran maupun demonstran telah memicu kontroversi luas. Beberapa pengunjuk rasa bahkan melaporkan kehilangan status trusted-traveler (Global Entry) mereka secara tiba-tiba, yang diduga terkait dengan integrasi data pengawasan ini.
Kongres Dinilai Lamban Bertindak
Meskipun 79% responden menuntut agar Kongres menggunakan otoritasnya untuk meminta pertanggungjawaban lembaga pemerintah, solusi legislatif tampaknya masih jauh dari harapan. Selama bertahun-tahun, Kongres gagal mengesahkan undang-undang privasi federal yang komprehensif.
Praktik lembaga penegak hukum yang membeli data massal dari pialang data (data brokers) sebuah “jalan pintas” untuk menghindari kewajiban surat perintah pengadilan masih terus berlangsung tanpa pengawasan ketat. Dengan produktivitas kebijakan teknologi yang rendah saat ini, para ahli memprediksi perubahan nyata baru mungkin terjadi paling cepat pada tahun 2027.
“Pemerintah federal cenderung mengumpulkan lebih banyak informasi dan mengonsolidasikannya, padahal informasi tersebut sangat sensitif,” tegas Laird, mengingatkan bahwa privasi warga kini berada di ujung tanduk kekuasaan eksekutif.[]
