BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memastikan akan kembali menggelar seleksi terbuka atau open bidding untuk mengisi kekosongan kursi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Eselon II. Langkah ini diambil guna memperkuat struktur birokrasi dan memastikan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi tetap berjalan optimal.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengonfirmasi rencana strategis tersebut. Ia menjelaskan bahwa pengisian jabatan ini sangat mendesak karena saat ini sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.).
Merampungkan Persiapan Seleksi
Muhammad MTA mengungkapkan bahwa panitia seleksi saat ini sedang bekerja intensif untuk merampungkan seluruh dokumen dan persiapan teknis. Meskipun antusiasme calon pelamar mulai meningkat, pemerintah meminta publik untuk bersabar menunggu jadwal resmi.
“Terkait jadwal pendaftaran dan persyaratan mendalam, saat ini sedang kami persiapkan. Nantinya akan diumumkan secara resmi melalui kanal komunikasi pemerintah,” ujar MTA kepada media di Banda Aceh, Rabu malam (4/3/2026).
Tujuh Posisi Strategis yang Lowong
Setelah pelantikan 25 pejabat Eselon II oleh Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) sebelumnya, tercatat masih ada tujuh instansi yang membutuhkan nakhoda definitif. Selain karena rotasi jabatan, beberapa posisi lowong disebabkan oleh pejabat sebelumnya yang telah memasuki masa purna tugas atau pensiun.
Adapun tujuh posisi JPT Pratama yang akan dibuka dalam open bidding kali ini meliputi:
- Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Aceh
- Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Aceh
- Biro Organisasi Setda Aceh
- Dinas Syariat Islam Aceh
- Dinas Pendidikan Dayah Aceh
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
- Biro Umum Setda Aceh
Menjaga Keberlanjutan Program
Seleksi terbuka ini merupakan bagian dari komitmen Gubernur Mualem untuk menempatkan figur-figur yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Dengan pengisian jabatan definitif, diharapkan program-program strategis daerah dapat dieksekusi dengan lebih cepat tanpa hambatan administratif yang sering ditemui pada kepemimpinan sementara (Plt.).
Pemerintah Aceh mengimbau para ASN yang memenuhi syarat untuk mempersiapkan diri mengikuti proses lelang jabatan ini, yang akan dilakukan secara transparan dan berbasis meritokrasi.[]
