JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto kembali memberikan pernyataan tegas yang memicu diskusi publik mengenai strategi pemberantasan korupsi di tanah air. Dalam sebuah kesempatan terbaru pada Sabtu (14/2/2026), Prabowo mengisyaratkan bahwa dalam menghadapi para koruptor yang merugikan negara, diperlukan kepemimpinan yang sangat kuat dan tidak kompromi.
Pernyataan “jangan-jangan perlu sedikit otoriter” yang dilontarkan Prabowo merujuk pada kebutuhan akan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu dan disiplin nasional yang tinggi guna menyelamatkan kekayaan negara dari praktik rasuah.
Ketegasan demi Menyelamatkan Uang Rakyat
Prabowo menekankan bahwa korupsi adalah ancaman eksistensial bagi kemajuan bangsa. Menurutnya, pendekatan biasa saja tidak akan cukup untuk mencabut akar korupsi yang sudah menggurita di berbagai sektor.
“Korupsi adalah penghianatan terhadap rakyat. Untuk menghadapinya, kita butuh sistem yang sangat disiplin. Jangan-jangan, kita memang perlu sedikit ‘otoriter’ dalam tanda kutip untuk memastikan hukum tegak dan para pencuri uang rakyat ini jera,” ujar Prabowo di hadapan jajaran kementerian dan lembaga terkait.
Konteks “Otoriter” dalam Penegakan Hukum
Pakar politik menilai istilah “otoriter” yang digunakan Prabowo merupakan gaya bahasa hiperbola untuk menggambarkan ketegasan administratif dan hukum. Fokus utamanya bukan pada pembungkaman demokrasi, melainkan pada:
Disiplin Anggaran: Pengawasan ketat terhadap setiap rupiah APBN agar tidak bocor.
Hukuman Maksimal: Mendorong sanksi yang sangat berat bagi pelaku tindak pidana korupsi guna memberikan efek getar (deterrent effect).
Efisiensi Birokrasi: Memaksa sistem birokrasi bekerja transparan tanpa celah suap-menyuap.
Komitmen Pemberantasan Korupsi 2026
Memasuki tahun 2026, pemerintahan Prabowo memang tengah gencar melakukan bersih-bersih di lingkungan internal pemerintahan maupun BUMN. Ia berulangkali menyatakan bahwa pemimpin harus memberikan contoh (leading by example). Jika pemimpin di atas bersih, maka jajaran di bawahnya akan segan untuk melakukan penyimpangan.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya Indonesia meningkatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di mata internasional guna menarik lebih banyak investasi asing.
Respon Publik dan Pengamat
Pernyataan ini menuai berbagai reaksi. Sebagian masyarakat mendukung penuh ketegasan tersebut karena sudah jenuh dengan lambatnya penanganan kasus korupsi besar. Namun, aktivis demokrasi juga mengingatkan agar semangat “ketegasan” tersebut tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku dan tetap menghormati hak asasi manusia serta transparansi publik.
Prabowo mengakhiri pesannya dengan mengingatkan bahwa tidak ada tempat bagi koruptor di masa depan Indonesia Emas 2045 yang ia cita-citakan.[]
